RADAR SURABAYA BISNIS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026), untuk mendiskusikan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan ini membahas pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, hingga rencana anggaran tahun depan.
"Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik," kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Angkat Nakes PPPK Jadi PNS pada 2027
Salah satu yang dibahas adalah daftar sekolah penerima program MBG. BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi, namun tetap tercatat sebagai penerima program.
BGN berencana menghapus sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima agar penyaluran anggaran dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan anggaran program MBG sebesar Rp240 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027.
Baca Juga: Nepal-Tibet Terancam Banjir Susulan, Danau Baru Terbentuk dari Sumbatan Material Longsor
Menkeu Purbaya menjelaskan, belanja program pendidikan pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp820,9 triliun, di mana Program MBG dialokasikan bagi 60,6 juta penerima.
Kemenkeu turut memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.
Purbaya mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: 170 Pendaki Semeru Berhasil Dievakuasi, Jalur Pendakian Masih Ditutup Total
"Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana," kata Purbaya.
Berdasarkan laporan pantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surbaya Bisnis