radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah anggaran belanja daerah sebesar Rp2,64 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program ekonomi masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, reformulasi belanja dilakukan agar program pembangunan berjalan lebih efektif sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.
“Reformulasi Belanja Daerah diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai target pembangunan serta mengefektifkan pelaksanaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah,” kata Khofifah, Rabu (26/8).
Baca Juga: Tembus Rp40,09 Triliun, Investasi di Jatim Serap 74 Ribu Tenaga Kerja
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, total belanja daerah bertambah sekitar Rp2,641 triliun. Tambahan tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1,144 triliun, belanja modal Rp1,066 triliun, belanja tidak terduga Rp211,60 miliar, serta belanja transfer Rp218,69 miliar.
Anggaran Infrastruktur Naik
Salah satu fokus utama tambahan anggaran adalah pembangunan infrastruktur. Alokasi belanja modal dalam P-APBD 2026 meningkat menjadi sekitar Rp2,161 triliun.
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mendapat porsi sekitar Rp999,21 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk pemeliharaan berkala serta pelebaran sejumlah ruas jalan prioritas di Jawa Timur.
Baca Juga: PGRI Jatim Minta Kuota Guru PPPK Jadi ASN Diperbesar, Guru Lama Diprioritaskan
Pemprov Jatim juga mendorong pemerataan konektivitas di kawasan Madura, Tapal Kuda, Mataraman, kawasan pariwisata strategis, hingga wilayah pesisir.
Khofifah mengatakan, percepatan pekerjaan akan dilakukan melalui pengadaan mendahului, e-purchasing, pemenuhan readiness criteria, serta kesiapan dokumen teknis.
TPG hingga Program Ekonomi Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas. Anggaran diarahkan untuk bantuan pendidikan siswa keluarga prasejahtera, BPOPP, pendidikan vokasi, revitalisasi SMK, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemprov Jatim juga berkomitmen menyelesaikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk komponen THR dan Gaji ke-13 2025. Pemprov telah berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Jatim mengenai mekanisme penyelesaiannya.
Di sektor ekonomi, Pemprov Jatim memperkuat Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dengan bunga 3 persen, plafon maksimal Rp50 juta, serta tenor hingga tiga tahun.
Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk memperluas akses pelayanan melalui sejumlah program, termasuk Jatim World Class Hospital, Bunda Anak Impian (BUAIAN), layanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
“Ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya