RADAR SURABAYA BISNIS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera mengeksekusi solusi permanen guna mengatasi krisis air bersih.
Desakan ini menyusul potensi kekeringan yang makin meluas akibat puncak fenomena El Nino pada Agustus-September 2026.
Anggota DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, menyatakan bahwa pengiriman bantuan air bersih yang selama ini dilakukan pemerintah hanya bersifat darurat dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Baca Juga: Lewat Raperda Baru, DPRD Jatim Siap Kembangkan Potensi Wisata Kesehatan Herbal
"Kalau setiap musim kemarau pemerintah hanya mengirim tangki air, persoalan tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan adalah solusi dari hulu melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan mitigasi berkelanjutan," ujar Eddy di Surabaya, Sabtu (8/8/2026).
Eddy menyoroti sejumlah wilayah yang hampir setiap tahun menjadi "langganan" krisis air bersih. Ia mencontohkan lima desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, yakni Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang.
Untuk mengakhiri siklus kekeringan tahunan tersebut, DPRD mendorong Pemprov Jatim agar mempercepat proyek infrastruktur.
Baca Juga: 74 Alutsista Udara Termasuk Rafale Siap Meriahkan Langit Jakarta pada HUT ke-81 RI
Langkah nyata yang diminta meliputi pembangunan dan rehabilitasi embung serta waduk, pembuatan sumur dalam dan optimalisasi pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi dan konservasi daerah tangkapan air, dan penguatan sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa.
Selain krisis air minum warga, dampak El Nino di sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. Eddy meminta pemerintah daerah bertindak cepat lewat penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, serta penyaluran bantuan sarana produksi. Langkah perlindungan ini vital agar risiko gagal panen petani dapat ditekan seminimal mungkin.
Sebagai informasi, berdasarkan data pemerintah daerah hingga awal Agustus 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Baca Juga: Airbus A380 Emirates Isi 92.901 Liter Avtur di Soekarno-Hatta, Begini Prosesnya
Momen krisis ini dinilai harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengubah pola penanganan bencana dari sekadar reaktif menjadi mitigasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis