RADAR SURABAYA BISNI – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (7/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan perencanaan pembangunan Jawa Timur, mulai dari sinkronisasi dokumen, integrasi data, ketahanan fiskal hingga pemerataan infrastruktur.
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB itu dikemas melalui silaturahmi, audiensi, dan Focus Group Discussion (FGD). Lia berdialog dengan jajaran Bappeda Jatim, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), serta pemangku kepentingan bidang perencanaan pembangunan.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan strategis perencanaan pembangunan daerah menjadi perhatian. Salah satunya adalah bagaimana memastikan kesinambungan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah.
Baca Juga: Harga Padi dan Kakao Naik, Nilai Tukar Petani Juli 2026 Pecah Rekor
Lia menilai sinkronisasi dokumen perencanaan menjadi penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan tumpang tindih anggaran.
Selain itu, penerapan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) juga menjadi bagian dari pembahasan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dapat disusun secara lebih terintegrasi.
Lia Istifhama Tekankan Perencanaan Berbasis Data
Dalam dialog di Bappeda Jatim, integrasi dan validitas data pembangunan turut menjadi perhatian. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan berbasis data.
Baca Juga: Bulog Perluas Distribusi Beras Premium ke Retail Modern, Pastikan Stok Aman
Namun, masih terdapat tantangan terkait validitas data, pengelolaan data sektoral, infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia di daerah.
Karena itu, penguatan integrasi data antara Bappeda, BPS, perangkat daerah teknis, hingga pemerintah pusat menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka.
Perencanaan berbasis data, menurut hasil forum tersebut, tidak hanya membutuhkan sistem digital. Kualitas data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi juga menjadi fondasi agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketahanan Fiskal Daerah Jadi Perhatian
Persoalan ketahanan fiskal daerah juga menjadi salah satu topik penting dalam Kundapil Lia Istifhama di Bappeda Jatim.
Forum membahas perlunya efisiensi penganggaran agar ruang fiskal pemerintah daerah dapat lebih optimal digunakan untuk pembiayaan pembangunan produktif.
Dinamika dana transfer dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun. Kondisi fiskal daerah dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.
Baca Juga: Anggota DPD RI Lia Istifhama Dukung Lapor PAK Jadi Role Model Nasional
Selain itu, penguatan kapasitas Bappeda dalam melakukan analisis fiskal dan menyusun perencanaan penganggaran yang antisipatif juga dinilai diperlukan.
Pemerataan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Pembahasan tidak berhenti pada persoalan dokumen dan anggaran. Pemerataan infrastruktur Jawa Timur serta ketahanan pangan juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Salah satu isu yang dibahas adalah kesenjangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur. Penuntasan Jalur Lintas Selatan (Pansela) dinilai membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Target Ekonomi Tembus 6 Persen, Pemerintah Siapkan Stimulus Manufaktur dan Otomotif di Semester II
Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman dan industri juga menjadi tantangan bagi ketahanan pangan Jawa Timur.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan kawasan, perlindungan lahan pertanian, dan keberlanjutan lingkungan.
Lia Istifhama Siapkan Aspirasi untuk Pengawasan DPD RI
Lia mengatakan, kegiatan Kundapil tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPD RI. Berbagai aspirasi yang diperoleh dari Bappeda Jatim dan pemangku kepentingan akan menjadi bahan untuk dibawa dalam pembahasan di tingkat pusat.
Baca Juga: Lelang Batubara Sitaan di Kaltim, ESDM Raup PNBP Rp20,9 Miliar
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan SIPD, ketahanan fiskal, koordinasi antarwilayah, pemerataan infrastruktur, serta perlindungan lahan pertanian produktif.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi tersebut membuat koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan selaras.
Dalam forum tersebut juga mengemuka pentingnya penguatan peran Bakorwil I, II, III, dan IV sebagai bagian dari koordinasi pembangunan kewilayahan.
Baca Juga: Pesona Produk Kreatif Mitra Binaan Pertamina Tarik Perhatian di Surabaya Great Expo 2026
Melalui penguatan koordinasi tersebut, program strategis pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih selaras dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Hasil Kundapil ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Lia Istifhama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan kebijakan DPD RI. Aspirasi dari daerah akan dihimpun untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis data, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis