radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali merombak jajaran birokrasinya. Sebanyak 57 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (26/6/2026). Namun, pelantikan kali ini disertai pesan tegas seluruh pejabat akan dievaluasi dalam waktu enam bulan dan berpotensi dicopot apabila gagal memenuhi target kinerja.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan Pemkot Surabaya. Eri menegaskan bahwa promosi maupun rotasi jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan karena kedekatan pribadi ataupun praktik transaksional.
"Saya tidak pernah ikut memilih pejabat karena saya tidak ingin pemerintahan ini dipengaruhi keinginan pribadi. Di sini tidak ada jabatan yang bayar, bersyukurlah kalian. Maka gunakan waktu Anda untuk kepentingan umat," tegas Eri.
Baca Juga: 2.300 Paket Sembako Dibagikan untuk Warga Surabaya, Eri Cahyadi Puji Kepedulian Pengusaha
Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis harus memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan warga dan tidak hanya bekerja di balik meja.
Eri menekankan, indikator keberhasilan pejabat bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kecepatan merespons persoalan masyarakat. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah aktif turun ke lapangan dan memahami kondisi riil di wilayah masing-masing.
"Saya minta semua pejabat peka terhadap warganya. Janganlah tidur kalau jadi pejabat. Ada warga yang tidak bisa makan, masa pejabat bisa tidur," ujarnya.
Baca Juga: Radar Surabaya Award 2026 Siap Digelar, Forkopimda Jatim hingga Pelaku Usaha Akan Diberi Penghargaan
Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi enam bulanan bukan sekadar formalitas. Apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai, pejabat bersangkutan diminta memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri sebelum dilakukan pencopotan.
"Dalam waktu enam bulan target tidak tercapai, saya harap jenengan sebelum saya turunkan, mengundurkan diri. Jangan hanya mengambil strukturalnya, tapi waktu, pemikiran, dan fisik Anda bukan untuk warga," katanya.
Selain menyoroti kinerja pelayanan publik, Eri juga meminta seluruh pejabat memperkuat pengawasan terhadap aset-aset pemerintah. Ia mencontohkan kondisi pedestrian yang masih disalahgunakan sebagai lokasi parkir liar hingga mengalami kerusakan. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama antara kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Ia menilai birokrasi yang solid menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan kota. Tanpa dukungan aparatur yang bekerja maksimal, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal.
"Kota Surabaya ini berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik. Kalau hanya wali kotanya yang turun tapi sistem birokrasinya tidak berjalan, ya sama saja. Hari ini saya mencari orang-orang yang tepat untuk menduduki birokrasi ini," tandasnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, dari total 57 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang memperoleh promosi jabatan, sedangkan 35 lainnya menjalani rotasi.
Lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik meliputi Achmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, M. Fikser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Herry Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Trio Wahyu Bowo sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta dr. Arif Setiawan sebagai Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada.
Melalui rotasi tersebut, Pemkot Surabaya berharap organisasi pemerintahan semakin adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
Editor : Hany Akasah