RADAR SURABAYA BISNIS - Akselerasi penguatan sistem kesehatan preventif dan perlindungan terhadap produktivitas sektor ketenagakerjaan nasional terus digencarkan oleh otoritas kesehatan pusat.
Melalui langkah makro yang diarsiteki sebagai arah strategis ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen membentengi para pekerja dari risiko serangan penyakit mematikan dari hulu hingga ke hilir.
Upaya ini ditujukan sebagai instrumen taktis untuk membangun imunitas kesehatan kolektif, terutama karena tingginya mobilitas kerja kerap membuat masyarakat abai terhadap gejala Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Launching Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri dan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Acara tersebut digelar di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: Menkes Jamin Harga Obat BPJS Tak Naik di Tengah Fluktuasi Rupiah, Non BPJS Maksimal Naik 20 Persen
Dalam sambutannya, Menkes menekankan bahwa penyakit mematikan seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal sebenarnya sangat bisa dicegah jika dideteksi sejak dini.
“Penyakit seperti stroke, jantung, dan ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dari Presiden Prabowo harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Lebih lanjut, Menkes mengingatkan masyarakat dan seluruh lapisan pekerja untuk memperhatikan empat indikator kesehatan utama, yaitu tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan obesitas.
Secara teoretis, tekanan darah harus dijaga di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah tidak melebihi 200 mg/dL, serta kolesterol tetap berada di bawah 200 mg/dL. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga berat badan ideal melalui pola hidup sehat dan aktivitas fisik rutin, serta tidak meremehkan hasil tes medis yang berada di atas normal.
Baca Juga: Kasta Takjil Versi Menkes Budi Gunadi: Kurma Juara, Gorengan Paling Bawah!
“Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, jangan dianggap enteng meskipun merasa sehat. Segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang sudah dibangun oleh Polri untuk mendapatkan penanganan,” tegas Menkes.
Guna menyokong gerakan preventif ini, Kemenkes menegaskan bahwa seluruh tata kelola penyediaan alat tes medis, alokasi logistik ke puskesmas, hingga sistem validasi data kepesertaan wajib bersandarkan pada prinsip akuntabilitas yang tinggi, bersih, transparan, dan terbuka.
Manajemen operasional layanan di puskesmas maupun pos binaan terpadu (posbindu) dipastikan berjalan tertib dan higienis dari risiko pungutan biaya ilegal. Selain itu, implementasi pengawasan berbasis siber digital turut dipasang untuk memastikan ketersediaan kuota pemeriksaan terdata secara terbuka.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Bakti Kesehatan Polri 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026.
Kegiatan yang melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan ini telah memberikan lebih dari 664 ribu layanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi pemeriksaan gratis, pengobatan umum dan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, skrining stunting, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan tuberkulosis (TB). Tidak hanya itu, Polri juga meluncurkan inovasi khusus berupa "Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh" sebagai bentuk dukungan nyata bagi sektor ketenagakerjaan.
“Kartu ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan buruh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan Polri di seluruh Indonesia,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Masa Tunggu Haji Turun Jadi 26 Tahun, Presiden Prabowo Minta Dipercepat Lagi
Langkah kolaboratif ini mendapat respons positif dari perwakilan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi antara Polri, kementerian, dan serikat pekerja.
Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), program jaminan kesehatan bagi buruh ini menjadi langkah konkret yang sangat meringankan beban para pekerja beserta keluarganya.
Sinergi koridor pelayanan yang harmonis antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh diharapkan mampu mempercepat perluasan jangkauan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Melalui pengelolaan administrasi yang bersih, terbuka, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, gerakan preventif ini optimistis mampu menjadi jangkar penggerak utama dalam mengawal fajar kemandirian ekonomi pekerja yang sehat, kuat, bugar, serta bermartabat di masa depan. (nov/han)
Editor : Hany Akasah