radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang digadang-gadang menjadi penggerak baru ekonomi kawasan selatan. Untuk mendukung percepatan proyek strategis tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp19 miliar kepada Kabupaten Trenggalek guna mempercepat proses pembebasan lahan.
Langkah ini dilakukan agar pembangunan JLS yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dari Pacitan hingga Banyuwangi dapat segera rampung dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Plt Kepala Bappeda Jawa Timur, Muhammad Yasin, mengatakan progres pembangunan JLS saat ini telah mencapai hampir 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalan yang direncanakan mencapai 680 kilometer.
“Masih ada sekitar 20 kilometer yang saat ini sedang berproses. Sisanya akan terus kami percepat,” ujar Yasin, Selasa (23/6).
Pembebasan Lahan Masih Jadi Tantangan Utama
Meski progres pembangunan terus berjalan, Yasin mengakui percepatan JLS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada proses pembebasan lahan di beberapa daerah.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan.
Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan tersebut. Karena itu, Pemprov Jatim turun tangan dengan memberikan bantuan anggaran sebesar Rp19 miliar agar pembebasan lahan dapat segera dituntaskan.
Dengan dukungan tersebut, proses pengadaan tanah diharapkan berjalan lebih cepat sehingga pembangunan fisik jalan dapat segera dilanjutkan.
Skema Pembangunan JLS Libatkan Pemerintah Pusat dan Daerah
Yasin menjelaskan, pembangunan Jalur Lintas Selatan merupakan proyek kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik jalan, sedangkan pemerintah daerah bertugas menyelesaikan pembebasan lahan serta menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
Karena itu, keberhasilan proyek JLS sangat bergantung pada sinergi kedua pihak agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana.
Pemprov Siap Bantu Daerah Lain yang Terkendala Anggaran
Pemprov Jatim juga membuka peluang memberikan bantuan serupa kepada daerah lain yang mengalami keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan JLS.
Namun, bantuan tersebut akan diberikan setelah melalui proses evaluasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.
“Nanti akan kami evaluasi lagi. Kalau memang ada daerah yang kemampuan fiskalnya belum mampu, kami akan coba memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Yasin.
JLS Jadi Kunci Kurangi Kesenjangan Ekonomi Selatan Jatim
Pemprov Jatim menilai keberadaan Jalur Lintas Selatan memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur.
Selama ini, kawasan utara masih menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan kontribusi sekitar 52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Dengan tersambungnya JLS secara penuh, akses transportasi, distribusi logistik, investasi, hingga pengembangan sektor pariwisata di wilayah selatan diharapkan meningkat signifikan.
Pemerintah optimistis percepatan pembangunan JLS akan membuka peluang ekonomi baru, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mempercepat pertumbuhan kawasan selatan Jawa Timur yang selama ini dinilai masih tertinggal dibanding wilayah utara.
Editor : Hany Akasah