RADAR SURABAYA BISNIS - Kabar gembira bagi para pencari kerja di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia resmi membuka rekrutmen tenaga kerja non-ASN untuk posisi Penggerak HAM Tahun 2026.
Program ini tidak hanya menjadi langkah strategis pemerintah dalam pengarusutamaan HAM di tingkat akar rumput, tetapi juga membuka peluang karir yang menjanjikan bagi 200 talenta di berbagai desa dan kelurahan.
Menariknya, lowongan kerja ini memberikan kesempatan luas bagi lulusan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk berkontribusi secara profesional.
Baca Juga: Dirut PLN Minta Maaf Usai Pemadaman Bergilir di Jawa, Ungkap Penyebab dan Janjikan Solusi Ini
Langkah ini dinilai positif dalam menyerap tenaga kerja di daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal melalui skema pekerjaan kontrak yang terjamin.
Penggerak HAM nantinya tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun aparatur desa, melainkan tenaga profesional yang terikat komitmen kerja penuh waktu.
Mereka akan mengemban sejumlah tugas strategis, mulai dari melakukan penguatan kapasitas masyarakat, memetakan pemenuhan hak dasar, hingga memitigasi risiko potensi konflik sosial di wilayah penempatannya.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pangkas Ratusan BUMN hingga Sisa 300, ini Alasannya
Dalam praktiknya, profesi ini membutuhkan keahlian komunikasi publik yang baik serta literasi digital yang memadai, mengingat para tenaga kerja diwajibkan mampu mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana kerja utama.
Syarat Pendaftaran dan Kualifikasi
Bagi masyarakat yang berminat mengambil peluang karir ini, terdapat sejumlah kualifikasi utama yang wajib dipenuhi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia antara 22 hingga 45 tahun saat melakukan pendaftaran.
- Memiliki ijazah minimal SMA/sederajat.
- Memiliki latar belakang pengalaman kerja atau pengalaman organisasi di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, atau pelayanan publik.
- Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, PPPK, atau anggota partai politik.
- Wajib berdomisili sesuai dengan lokasi desa/kelurahan penempatan yang diplih, dibuktikan dengan KTP dan Surat Keterangan Domisili.
- Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak kerja serta memiliki laptop atau komputer pribadi.
Baca Juga: OJK Jatim Diserbu 3.600 Aduan dan Konsultasi, Warga Jatim Makin Melek Keuangan
Jadwal dan Cara Daftar
Proses rekrutmen ini berlangsung secara daring dan sama sekali tidak dipungut biaya. Pelamar dapat segera mendaftarkan diri serta mengunggah seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dalam format PDF melalui portal resmi di tautan https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/.
Harap dicatat, periode pendaftaran dibuka dalam waktu yang cukup singkat, yakni mulai tanggal 20 hingga 24 Juni 2026. Peluang ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi lulusan SMA yang ingin membangun portofolio karir di sektor pemberdayaan sosial dan pelayanan publik.
Baca Juga: APBD 2025 Tembus Rp29,88 Triliun, Jawa Timur Raih Opini WTP ke-15 Berturut-turut
Editor : Hany Akasah