RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Jatim sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan capaian ini, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen kuat Pemprov Jatim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, memberikan apresiasi tinggi atas capaian opini WTP yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia ini, predikat tertinggi dari BPK tersebut bukan sekadar prestasi administrasi, melainkan indikator krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi daerah.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Sampai 2027, Prabowo Fokuskan Anggaran untuk Ekonomi Rakyat
“Opini WTP adalah bukti nyata bahwa laporan keuangan instansi telah disajikan secara wajar, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dampak langsungnya adalah peningkatan public trust (kepercayaan publik) yang menjadi fondasi utama roda perekonomian,” ujar Ning Lia, Selasa (9/6/2026).
Lebih lanjut, Ning Lia memaparkan bahwa daerah yang konsisten mempertahankan opini WTP memiliki peluang besar untuk meraup stimulus finansial dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID). Suntikan dana segar ini dapat dikonversi menjadi modal pembangunan infrastruktur yang produktif bagi masyarakat. Selain pembiayaan domestik, transparansi tata kelola keuangan ini juga menjadi magnet bagi masuknya modal asing maupun swasta.
“Kami mengucapkan selamat atas prestasi Ibu Gubernur. Keberhasilan mempertahankan WTP ini secara otomatis menurunkan tingkat risiko investasi di Jawa Timur. Ketika tata kelola keuangan daerah jelas dan terpercaya, investor tidak akan ragu menanamkan modalnya di sini,” terang senator asal Jatim tersebut.
Dari sisi ekonomi mikro dan tata kelola internal, capaian ini juga mendorong terciptanya efisiensi anggaran, khususnya pada sistem pengadaan barang dan jasa (e-procurement) serta penatausahaan aset daerah yang lebih akurat.
“Dengan meminimalkan kebocoran anggaran, Pemprov Jatim dinilai mampu mengalokasikan sumber daya fiskal secara lebih efektif untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Secara khusus, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/6).
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Khofifah.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Timur. Penguatan ini akan terus ditingkatkan melalui sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih efektif di seluruh perangkat daerah.
Baca Juga: Masuk Kelompok Risiko Rendah, Indonesia Kena Usulan Tarif Impor AS Lebih Kecil dari 46 Negara Lain
Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel sejalan dengan tren positif berbagai indikator pembangunan daerah.
Hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jatim mencatat kinerja tindak lanjut yang impresif dengan menyelesaikan 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi BPK, atau sebesar 86,20 persen. Angka ini melampaui rata-rata capaian tindak lanjut nasional yang berada di angka 75 persen.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan guna memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan dengan berpatokan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi.
"Capaian Tindak Lanjut LHP Jatim sebesar 86,20 persen ini melampaui rata-rata nasional sebesar 75 persen. Kami berharap ini menjadi langkah yang lebih baik dan terus membawa dampak positif yang luas bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," pungkas Widhi. (han)
Editor : Hany Akasah