RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan target ambisius dalam perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.
Sebanyak 2,6 juta siswa madrasah dan santri pondok pesantren diproyeksikan menjadi penerima manfaat dalam integrasi data perlindungan sosial yang berbasis teknologi digital pada tahun 2026.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penyaluran bantuan finansial, melainkan bagian dari penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kemandirian ekonomi sektor keagamaan.
Baca Juga: Akses Kredit Makin Mudah, OJK Putuskan Utang di Bawah Rp1 Juta Tak Masuk SLIK
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Pusat Bappenas, Menag memaparkan alokasi anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai Rp2,08 triliun untuk 2.607.195 peserta didik.
“Perluasan uji coba digitalisasi bansos ini memiliki urgensi khusus pada sektor pendidikan keagamaan. Kami ingin memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan kesalahan data,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (11/05/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Kemenag mengandalkan dua sistem utama: Sistem Informasi PIP Madrasah (SIPMA) dan Education Management Information System (EMIS). Kedua platform ini akan diintegrasikan ke dalam Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Baca Juga: Khofifah Percepat KEK Tembakau Madura, Petani dan Pengusaha Sambut Antusias
Inovasi yang menjadi sorotan adalah penggunaan mekanisme pendaftaran mandiri melalui portal tersebut yang didukung oleh autentikasi biometrik.
Teknologi ini diharapkan memudahkan wali murid dan santri dalam memperbarui kondisi sosial ekonomi mereka secara real-time dan transparan.
Menariknya, Kemenag tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif. Melalui program pemberdayaan ekonomi, Kemenag mendorong penggunaan Kartu Usaha Afirmatif (KUA) bagi masyarakat miskin dan rentan di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca Juga: Rencana Besar Pemerintah Diungkap Bahlil, Indonesia Bakal Jadi Pusat Hub Minyak ASEAN
Ekosistem ini diperkuat dengan keterlibatan sekitar 50 ribu penyuluh agama yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka akan berperan mendampingi keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi melalui akses pelatihan kerja dan modul pengembangan usaha yang terstandardisasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik integrasi ini sebagai awal dari penguatan layanan perlindungan sosial nasional yang lebih terpadu, mencakup PKH Sembako, PIP, hingga PBI-JKN.
Baca Juga: DJP Jawa Timur Blokir 3.185 Rekening Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran
Editor : Hany Akasah