radarsurabayabisnis.id - Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya buka suara terkait foto viral dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memakaikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat.
Foto tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah dikaitkan dengan pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp27 miliar. Bahkan, muncul narasi bahwa harga sepatu dalam program tersebut mencapai Rp700 ribu per pasang.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan sepatu dalam foto viral tersebut bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial.
“Di medsos itu foto saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan Bu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (5/5).
Baca Juga: Update Bansos 2026, 11 Ribu Nama Dicoret dari Daftar, Cek Aturan Baru Kemensos!
Ia menjelaskan, momen tersebut terjadi saat dirinya menghadiri sebuah acara di Malang bersama Khofifah. Menurutnya, bantuan sepatu itu merupakan pemberian pribadi dari Gubernur Jawa Timur kepada siswa Sekolah Rakyat.
“Jadi, bukan itu yang dimaksud sepatu Sekolah Rakyat. Itu diberikan kepada siswa oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos,” jelasnya.
Gus Ipul mengaku tidak mengetahui jumlah sepatu yang diberikan karena bukan bagian dari pengadaan kementerian. Ia juga memastikan pabrik pembuat sepatu tersebut tidak memiliki kerja sama dengan Kemensos.
bBaca Juga: 147 Ribu Lebih KK Dinonaktifkan, Warga Surabaya Ini Tidak Bisa Akses Layanan Publik Hingga Bantuan
Karena itu, ia meminta publik tidak salah memahami foto yang beredar luas di media sosial.
“Supaya tidak jadi salah paham ya. Di medsos itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuan ini,” ujarnya.
Dugaan Markup Sepatu Rp700 Ribu Disorot
Di sisi lain, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar memang tengah menjadi perhatian publik.
Sorotan muncul setelah beredar dugaan harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang. Dugaan tersebut semakin ramai setelah merek sepatu lokal Stradenine menyebut harga produknya berkisar antara Rp179 ribu hingga Rp300 ribu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menanggapi polemik tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) memang menjadi area yang rawan praktik korupsi.
Karena itu, KPK ikut melakukan pendampingan dan monitoring terhadap program Sekolah Rakyat.
“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” kata Budi.
Ia menjelaskan, modus korupsi dalam pengadaan biasanya terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga proses penentuan pemenang tender.
Menurut Budi, praktik yang sering ditemukan antara lain penyusunan kebutuhan yang diarahkan, manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang pengadaan dalam lingkaran tertentu.
Data penindakan KPK periode 2004–2025 menunjukkan sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ungkapnya.
Editor : Hany Akasah