RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Provinsi Jawa Timur.
Peluncuran yang dipusatkan di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pada Minggu (3/5) ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Agenda strategis ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Dapil Jatim I Bambang Haryo Sukartono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah kepala daerah terkait.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS merupakan instrumen utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus pemacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada tahun 2026 ini, pemerintah melakukan lompatan besar dengan meningkatkan kuota bantuan secara signifikan. Jika tahun lalu Jawa Timur hanya mendapatkan kuota 4.165 unit, tahun ini alokasi melonjak menjadi 33.000 unit.
Baca Juga: 9 Kota di Jawa Timur dengan Warga Paling Banyak Tak Punya Rumah Sendiri
Peningkatan ini menyasar daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk Surabaya yang alokasinya naik dari 185 unit menjadi 1.252 unit, serta wilayah lain seperti Kabupaten Bangkalan.
Sejalan dengan arahan Presiden, pelaksanaan BSPS tahun ini juga difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal. Menteri yang akrab disapa Bang Ara ini menginstruksikan penggunaan material bangunan produksi dalam negeri, khususnya dari para pengusaha dan UMKM di Jawa Timur.
"Kita akan menggunakan genteng lokal dari pengusaha Jatim dan bata dari UMKM, seperti yang diinformasikan dari Trenggalek. Jadi, program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," jelasnya saat meninjau langsung hunian penerima bantuan.
Sebagai bentuk inovasi dalam transparansi, peluncuran ini juga memperkenalkan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang berfungsi sebagai "Tender Rakyat".
Melalui mekanisme ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dapat memilih toko penyedia dengan harga dan kualitas terbaik, sehingga efisiensi serta akuntabilitas pembelian bahan bangunan tetap terjaga. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui hunian yang layak dan sehat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan masif dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kolaborasi melalui program BSPS dan sistem PTT ini sangat membantu masyarakat Jawa Timur yang masih menempati rumah tidak layak huni. Dengan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat langsung dalam pembangunan, Kementerian PKP optimistis penanganan RTLH di Jawa Timur akan berjalan lebih optimal dan memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. (nov/han)
Editor : Hany Akasah