RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah besar untuk memperkuat sektor agrobisnis nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan alokasi dana hibah sebesar Rp 12 triliun yang diperuntukkan bagi pengadaan bibit tanaman perkebunan dan perbaikan sistem irigasi di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh 170 bupati dari berbagai wilayah. Amran merinci bahwa anggaran tersebut dibagi menjadi dua fokus utama: Rp 9,95 triliun untuk hibah tanaman dan lebih dari Rp 3 triliun untuk penguatan infrastruktur pengairan atau irigasi.
Baca Juga: Proyek Kereta Api Lintas Pulau, Strategi Prabowo Tekan Biaya Logistik dan Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Fokus pada Komoditas Ekspor dan Ketahanan Pangan
Dana sebesar Rp 9,95 triliun akan disalurkan dalam bentuk bibit gratis kepada para petani di daerah. Komoditas yang menjadi prioritas meliputi tanaman strategis seperti tebu, kopi, kakao, mente, pala, hingga kelapa. Target cakupan lahan untuk program ini mencapai 870 ribu hektare secara nasional.
"Kami targetkan untuk tahun 2026 dan 2027, bibit ini langsung diberikan kepada petani secara gratis, lengkap dengan bantuan pupuk organik agar hasil panen maksimal," ujar Amran di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Baca Juga: Kinerja Moncer, Bank Jatim Raih Penghargaan dari The Asian Post
Optimalisasi Irigasi dan Pompanisasi
Selain bantuan bibit, pemerintah mengalokasikan dana lebih dari Rp 3 triliun khusus untuk sektor irigasi. Fokus utamanya adalah program pompanisasi yang diharapkan mampu mengaliri hingga 1,5 juta hektare lahan, serta penambahan 30 ribu hektare cetak sawah baru.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi tantangan iklim dan ketersediaan air yang sering menjadi kendala utama produktivitas petani di daerah.
Baca Juga: Terbongkar Jual Beli Pekerjaan Oleh Camat, Korban Setor 25 Juta Dijanjikan Kerja di Pemkot
Skema Distribusi Tergantung Responsivitas Kepala Daerah
Menariknya, Mentan Amran menegaskan bahwa pembagian hibah ini tidak akan dipukul rata ke seluruh daerah. Pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi besar serta kepala daerah (Bupati) yang menunjukkan responsivitas tinggi dalam mendukung program ini.
"Distribusi bantuan akan melihat potensi wilayah dan sejauh mana bupatinya peduli. Jika bupatinya tidak responsif, kasihan rakyatnya tidak bisa merasakan bantuan ini. Kami ingin anggaran ini tepat sasaran dan cepat terserap," tegas Mentan.
Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di level daerah sekaligus mengamankan stok pangan dan komoditas ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Baca Juga: 147 Ribu Lebih KK Dinonaktifkan, Warga Surabaya Ini Tidak Bisa Akses Layanan Publik Hingga Bantuan
Editor : Hany Akasah