RADAR SURABAYA BISNIS – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) yang akan membatasi penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah mulai usai Lebaran 2026, diprediksi akan membawa dampak signifikan pada peta bisnis teknologi dan ritel di wilayah tersebut.
Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, menyatakan bahwa aturan ini bertujuan agar siswa lebih fokus pada proses belajar di kelas tanpa distraksi media sosial dan gim.
Kebijakan ini juga selaras dengan langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Dari perspektif pelaku usaha, kebijakan ini diperkirakan menggeser permintaan pasar dari ponsel pintar (smartphone) umum ke perangkat teknologi yang lebih tersegmentasi untuk pendidikan (edutech).
Sejumlah pengamat bisnis melihat hal ini sebagai peluang bagi perusahaan penyedia solusi manajemen perangkat (Mobile Device Management) yang memungkinkan gadget hanya bisa mengakses konten pendidikan.
Di sisi lain, kebutuhan akan sarana fisik seperti penyediaan loker penyimpanan di sekolah-sekolah diprediksi akan meningkat tajam.
"Kami ingin agar anak-anak tidak lagi menggunakan gadget dalam proses pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi," ujar Aries saat ditemui di Surabaya.
Meski pembatasan ini terlihat sebagai tantangan bagi vendor ponsel pintar, bagi industri alat tulis kantor (ATK) dan penyedia buku fisik, kebijakan ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat posisi pasar di sektor pendidikan formal yang selama ini sempat tergerus oleh digitalisasi total di dalam kelas.
Dindik Jatim mengklaim telah mendapatkan respons positif dari berbagai sekolah. Implementasi yang akan dimulai pasca-libur Lebaran ini diharapkan menjadi standar baru yang menyeimbangkan antara literasi digital dan efektivitas belajar konvensional.
Editor : Hany Akasah