RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memperkuat komitmen transisi hijau dengan menggandeng Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
Kolaborasi internasional ini diwujudkan dalam forum strategis bertajuk "Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu" yang digelar pada Rabu (25/2).
Forum ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Provinsi Bengkulu.
Dengan dukungan dari Oxford Policy Management (OPM) dan konsorsium organisasi masyarakat sipil, dialog ini bertujuan menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan daerah dengan target nasional.
Bengkulu terpilih menjadi satu dari empat provinsi pionir (pilot project) implementasi PRKBI di tingkat subnasional, bersanding dengan Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.
Pemilihan ini didasari atas melimpahnya kekayaan sumber daya alam Bengkulu yang menjadi modal utama dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam forum ini.
“Forum ini menjadi ruang bersama bagi kita untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI, serta memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional, serta upaya sinergi lintas pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, swasta, serta masyarakat sipil,” ujar Deputi Teguh.
Bengkulu memiliki profil ekologis yang sangat strategis. Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), wilayah ini memiliki kawasan hutan seluas 928.863 hektare atau mencakup 46 persen luas daratan.
Hebatnya, hampir setengah dari luas hutan tersebut merupakan hutan konservasi yang berfungsi sebagai penyerap karbon utama.
Selain itu, potensi ekonomi biru juga sangat besar dengan garis pantai sepanjang 525 km di Samudra Hindia dan 100 km di sekeliling Pulau Enggano. Namun, potensi ini dibayangi tantangan nyata seperti abrasi pantai, degradasi lingkungan, dan kerentanan sosial akibat krisis iklim.
Salah satu poin krusial dalam dialog ini adalah keterlibatan DPRD Provinsi Bengkulu. Dukungan legislatif dinilai sangat vital untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, ketersediaan pendanaan, serta pengawasan implementasi PRKBI di lapangan.
Hasil dari forum ini akan menjadi dasar integrasi isu-isu prioritas lingkungan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
“Bengkulu memiliki modal kuat—sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” pungkas Deputi Teguh.
Melalui kemitraan strategis dengan Inggris ini, Bengkulu diharapkan mampu menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan demi ketangguhan daerah di masa depan. (han)
Editor : Hany Akasah