radarsurabayabisnis.id - Rencana pembangunan Flyover (FO) Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mulai memasuki tahap baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera membentuk tim pembebasan lahan sebagai langkah awal menuju pembangunan fisik yang ditargetkan dimulai pada 2027.
Baca Juga: Tempati Lahan 9,5 Hektar, Lokasi Sekolah Rakyat di Sidoarjo Bakal Terintegrasi Kampus ITS
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah pada tahun ini adalah menyelesaikan seluruh proses pembebasan lahan. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi kepada warga terdampak, penilaian harga oleh appraisal independen, hingga mekanisme pemberian ganti rugi yang adil.
Baca Juga: Sound Horeg 1 Ton Tenggelam Bersama 10 Warga yang Asyik joget di Acara Nyadran di Sidoarjo
“Bulan ini kita bentuk tim pembebasan lahan dulu. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada warga Gedangan yang lahannya masuk rencana pembangunan,” ujar Subandi, Senin (9/2).
Menurutnya, jumlah warga yang terdampak proyek strategis tersebut relatif tidak banyak, yakni sekitar 160 jiwa. Dengan jumlah tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan secara bertahap dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kurang lebih ada sekitar 160 jiwa yang terdampak. Tidak terlalu banyak, jadi bisa dikerjakan bertahap. Yang penting pembebasan lahannya tuntas,” tegasnya.
Baca Juga: Wisata Kebun Binatang Surabaya Digeledah Kejati Jatim
Subandi memastikan, penentuan nilai ganti rugi tidak dilakukan secara sepihak. Pemkab Sidoarjo akan melibatkan appraisal independen untuk menilai harga tanah dan bangunan secara objektif dan wajar, sehingga masyarakat merasa terlindungi.
“Nanti ada appraisal yang menilai harga wajar tanah dan bangunan. Jadi bukan asal menentukan,” katanya.
Tim pembebasan lahan nantinya akan melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kejaksaan, kepolisian, hingga perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas instansi ini bertujuan menjamin proses berjalan transparan dan sesuai aturan hukum.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS dan Galeri24 Stagnan, Berikut Daftar Lengkapnya
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, M Bahrul Amig, menjelaskan bahwa pembangunan Flyover Gedangan merupakan proyek berbagi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan. Setelah itu, pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, total kebutuhan anggaran proyek flyover diperkirakan mencapai Rp 340 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan dana sekitar Rp 200 miliar, sementara kekurangannya akan diajukan melalui skema pendanaan pemerintah pusat.
“Prosesnya diawali penetapan lokasi, pembentukan panitia pembebasan tanah, lalu penunjukan appraisal. Ini tahapan administratif yang wajib dilalui,” paparnya.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Senin, 9 Februari 2026
Meski kondisi fiskal daerah tengah tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat, Bahrul menegaskan bahwa pembebasan lahan Flyover Gedangan tetap menjadi prioritas utama.
“Meski kondisi fiskal cukup berat, pembebasan lahan FO Gedangan tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan sebanyak 157 bidang lahan dengan total luas sekitar 13.400 meter persegi. Flyover Gedangan yang dirancang oleh Kementerian PUPR ini memiliki panjang konstruksi sekitar 475 meter.
Pembangunan flyover tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan kronis di kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya. Selain meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, proyek ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
Editor : Hany Akasah