RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah pusat memutuskan untuk mamangkas dana transfer ke daerah alias TKD.
Banyak provinsi yang keberatan karena keputusan pemerintah itu dinilai akan mengurangi geliat perekonomian di daerah.
“Selain itu Rp 107 miliar kita khusus alokasikan untuk pemeliharaan jalan. Nah untuk pemeliharaan rutin jalan dengan anggaran segitu, kami mohon maaf, kami tidak bisa melakukan perbaikan besar seperti overlay jalan rusak,” tegas Tambeng.
“Yang bisa dilakukan ya hanya tambal-tambal saja jika ada laporan kerusakan jalan. Penambalan ini terbatas dilakukan agar jalan tidak legok atau berlubang,” imbuhnya.
Pemeliharaan rutin ini dilakukan sebatas mepertahankan kondisi jalan agar tidak sampai rusak berat.
Karena kalau sudah rusak berat maka harus dilakukan overlay, yang anggarannya tidak sedikit.
Selain pemeliharaan jalan, Dinas PU Bina Marga hanya bisa melaksanakan tiga proyek jalan prioritas.
Itu pun dirancang karena tiga ini sangat prioritas dan mendukung mobilitas dan mendorong ekonomi.
Pertama yaitu pembangunan jalan di Puspa Agro dari arah Kletek, Sidoarjo. Jalan ini direncanakan dibangun sepanjang 1,5 km. Saat ini sudah 50 persen terbangun jalannya.
“Tahun ini sudah digarap, nah tahun depan tetap ada tapi sebatas fungsional. Jadi hanya diurug sirtu saja. Kalau mengaspal nggak bisa sampai selesai. Jadi sementara diurug sirtu dulu,” tegas Tambeng.
Selanjutnya proyek prioritas lain yang akan digarap di tahun 2026 adalah jalan di Kencong arah Lumajang.
Sesuai rencana di sana harusnya dilakukan rekonstruksi jalan tapi karena anggaran terbatas hanya titik-titik tertentu yang diperbaiki.
“Selanjutnya pelebaran perempatan Legundi (Gresik). Kita tetap akan garap tapi hanya sebagian. Pelebaran kita lakukan kira-kira 100 meter. Jadi ujungnya kita lebarkan, paling tidak yang belok bisa dua lajur nantinya,” ujarnya.
“Paling tidak bisa mengurangi kemacetan. Karena bisa agar lebar dan mengurangi antrian. Kan sekarang antri di titik itu, kalau lebar insya allah membantulah,” imbuh Tambeng.
Perbaikan jalan dan pemeliharaan dilakukan secara fungsional agar masyarakat bisa tetap mendapatkan manfaat dari perbaikan jalan yang dilakukan.
Sedangkan proyek dari DAK maupun DAU memang Dinas PU Bina Marga sudah tidak menerima dari pusat sejak tahun 2025. Artinya efisiensi sudah mulai dilakukan sejak tahun ini.
Sedangkan tahun depan pengeprasan lebih banyak dilakukan akibat dana TKD Jatim dipotong Rp 2,8 trilliun dan Pemprov Jatim juga kehilangan sekitar Rp 4,8 trilliun dari kebijakan opsen pajak. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa