RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut sepanjang periode triwulan II/2024 hingga triwulan II/2025 atau selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor industri manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 4,94 persen.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor ini telah berkontribusi menyumbang 17,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Ini mencerminkan kecenderungan sektor manufaktur yang tetap ekspansif dan mempertahankan peran strategisnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional," ujar Agus dalam jumpa pers Capaian Kemenperin dalam 1 Tahun Permerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Agus menjelaskan, investasi di sektor manufaktur selama periode tersebut mencapai Rp 568,4 triliun atau 40,72 persen dari total investasi nasional.
Kinerja ini telah menciptakan 19,55 juta tenaga kerja atau 13,41 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Agus menjelaskan nilai ekspor industri pengolahan mencapai USD 202,9 miliar atau setara 78,75 persen dari total ekspor nasional sebesar USD 297,6 miliar dalam satu tahun.
Namun demikian, ia menyebut bahwa nilai ekspor ini masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
"Kalau nilai ekspor kita lebih rendah bukan berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka," katanya.
Menurut Agus, hal ini terjadi lantaran produk-produk manufaktur Indonesia hanya 25 persen yang diekspor, sedangkan 75 persen untuk pasar dalam negeri.
"Ini menunjukkan bahwa struktur dari industri manufaktur kita sangat kuat dan jauh lebih kuat dari negara-negara lain," imbuhnya.
Terpisah, Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Chaikal Nuryakin, menilai pertumbuhan ekonomi nasional menuju target delapan persen masih menghadapi tantangan mendasar.
Terutama dari sisi penciptaan nilai tambah dan kontribusi sektor manufaktur.
Chaikal menjelaskan pertumbuhan ekonomi sejatinya harus didorong oleh peningkatan value added. Bukan sekadar pergeseran aktor ekonomi.
“Kalau dalam teori, pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa diciptakan melalui pertambahan nilai tambah. Jadi harus ada PPP (Purchasing Power Parity) yang meningkat, bukan sekadar pergeseran aktor ekonomi,” ujar Chaikal di forum bertajuk "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Chaikal, jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, perlu strategi yang menumbuhkan sektor manufaktur bernilai tambah.
Dia menekankan bukan hanya bergantung pada perdagangan atau jasa berisiko rendah.
“Jasa boleh menjadi pendorong pertumbuhan, tapi harus jasa yang value added, bukan sekadar perdagangan,” ujar Chaikal.
Ia menambahkan, berbagai inisiatif seperti hilirisasi industri perlu dipastikan benar-benar menciptakan rantai produksi baru.
Bukan sekadar mengganti aktor ekonomi tanpa peningkatan produktivitas.
Chaikal menilai pemerintah saat ini mulai mendorong sektor ekonomi di pedesaan dan mengaktifkan entitas baru seperti koperasi maupun BUMD.
Namun, belum terlihat kontribusi nyata terhadap penciptaan nilai tambah secara nasional.
“Saya sangat apresiasi pertumbuhan di perdesaan, tapi kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, perlu dilihat apakah sektor-sektor seperti pertanian dan koperasi cukup kuat menjadi mesin utama pertumbuhan,” ujar Chaikal.
Chaikal mengingatkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap seperti Korea Selatan dan Polandia selalu melewati fase industrialisasi yang kuat.
“Kontribusi manufaktur Indonesia tertinggi di awal 2000-an, saat pendapatan per kapita kita masih di bawah seribu dolar. Itu terlalu dini untuk mengalami deindustrialisasi,” jelas Chaikal. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa