RADAR SURABAYA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Kebijakan baru ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produksi energi nasional dengan melibatkan masyarakat.
Hingga saat ini, sekitar 45.000 sumur minyak rakyat telah diinventarisasi oleh Kementerian ESDM.
Program ini juga melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan pola pengelolaan oleh koperasi, UMKM, dan BUMD yang direkomendasikan oleh kepala daerah.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono menyampaikan bahwa terdapat 798 sumur minyak masyarakat di Jatim yang telah dilaporkan ke pemerintah pusat.
Data tersebut dihimpun dari hasil inventarisasi di tingkat kabupaten.
“Data yang administrasinya masih kurang agar segera dilengkapi,” ujarnya, Kamis (16/10).
Aris menjelaskan, pihaknya telah menyurati bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk memperbarui data sumur minyak masyarakat.
Namun, dari 38 kabupaten/kota, baru tiga daerah yang merespons surat tersebut, yakni Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
“Bojonegoro memiliki 371 sumur, Tuban 408 sumur, dan Gresik 19 sumur. Jadi total sementara ada 798 sumur minyak masyarakat di Jatim. Daerah lainnya belum mengirimkan balasan,” jelasnya.
Langkah berikutnya, lanjut Aris, adalah pembentukan tim gabungan lintas instansi, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
Tim ini akan bertugas mengawal proses validasi dan legalisasi sumur minyak masyarakat agar sesuai dengan ketentuan perundangan.
“Tim gabungan akan turun langsung ke daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan menilai kelayakan sumur-sumur tersebut. Ini bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional,” tegas Aris.
Ia menambahkan, proses validasi akan dilakukan secara bertahap.
Misalnya, di Kabupaten Gresik yang memiliki 19 sumur, tim akan meninjau satu per satu untuk memastikan kelayakannya.
“Tim gabungan nanti yang menentukan. Kami siap mendukung begitu tim turun ke Jatim. Saat ini memang belum turun, kemungkinan minggu depan atau dua minggu lagi,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa