RADAR SURABAYA BISNIS – Data kependudukan merujuk pada informasi dan statistik mengenai populasi di suatu wilayah.
Sumber data utamanya berasal dari Sensus Penduduk, survei, dan registrasi penduduk.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat akurasi data kependudukan dengan mendorong warga agar aktif melaporkan peristiwa kematian anggota keluarga secara tepat waktu.
Pasalnya, saat ini masih terdapat sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia namun belum memiliki akta kematian.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut kondisi ini berpotensi mengganggu validitas data penduduk sekaligus memengaruhi penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial,” ujar Eddy Christijanto, Senin (6/10/2025).
Menurut Eddy, sebagian masyarakat khawatir kehilangan bantuan sosial jika melaporkan kematian anggota keluarganya.
Padahal, sistem saat ini memungkinkan alih penerima bansos kepada ahli waris yang sah tanpa kehilangan hak bantuan.
“Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, kekhawatiran itu muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pendataan penerima bansos berbasis NIK.
“Ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan, data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos. Padahal tidak seperti itu,” kata Eddy.
Selain faktor sosial, ada pula warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan (adminduk).
Namun, Eddy menegaskan alasan tersebut tak lagi relevan karena seluruh layanan kini sudah tersedia secara online melalui aplikasi KNG Mobile dan website resmi Dispendukcapil Surabaya.
“Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ,” ujarnya.
Dengan layanan digital ini, masyarakat dapat melakukan berbagai proses administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian hanya lewat ponsel.
“Bisa dan lebih mudah. Jadi tidak perlu datang ke kantor kelurahan, tidak perlu ke Mal Pelayanan Publik Siola, cukup dari rumah,” imbuh Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya ketertiban administrasi agar pemerintah dapat menyalurkan layanan publik dan bantuan secara tepat sasaran.
“Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar rutin memperbarui data kependudukan, termasuk data pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian, hingga golongan darah, agar bisa digunakan pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran yang akurat.
Dinas menurut dia juga sudah memfasilitasi dengan semua pelayanan online.
Kalau android bisa di KNG Mobile, IOS bisa di website Dispendukcapil Kota Surabaya.
“Sehingga data Njenengan (Anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa