RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengalihkan sebagian gas yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan gas domestik.
Langkah ini diambil menyusul kelangkaan atau penurunan pasokan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan sebagian Sumatera.
“Jadi, sebagian yang dari ekspor kita tidak lakukan, kita masukkan terus gas yang baru muncul juga, kemudian kita suplai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Penurunan pasokan gas tersebut, kata Bahlil, terjadi sebagai akibat dari ledakan di sumur minyak atau Gasline CO2 Removal Stasiun Pengumpul Subang, Desa Cidahu, Jawa Barat pada awal Agustus 2025.
Masalah kelangkaan itu pun, kata dia lagi, sudah tuntas setelah pemerintah berhasil mengalokasikan pasokan gas.
“Kita sudah dapat alokasinya, sudah ada. Sudah clear,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut terkait dengan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diutarakan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief.
Febri menyampaikan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar USD 16,77 dolar per million british thermal unit (MMBTU), memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.
Lebih lanjut, pada Minggu (17/8/2025) lalu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan stabilisasi pasokan gas untuk mengatasi kelangkaan atau penurunan pasokan di wilayah Jabar dan sebagian Sumatera.
Stabilisasi pasokan gas tersebut bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan PT Pertamina (Persero).
Tekanan gas di dalam infrastruktur pipa pun secara berangsur stabil dengan diperolehnya tambahan gas untuk mengisi stok gas dalam jaringan pipa. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa