RADAR SURABAYA BISNIS – Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan fenomena downgrade lifestyle atau penurunan standar gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah.
Banyak warganet membagikan kisah mereka yang terpaksa berhemat, mulai dari mengganti merek kebutuhan sehari-hari dengan yang lebih murah, beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum, hingga memangkas pengeluaran hiburan dan langganan gym.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, atau ini sekadar tren adaptasi sosial?
Baca Juga: Menkeu Suahasil Nazara Gaet Investor Global di Bangkok, Bawa Angin Segar untuk UMKM RI
Dari kacamata ekonomi, tren ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai fenomena ini merupakan cerminan nyata dari pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.
Menurut data yang dikutipnya, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penyusutan dari 60,8 juta orang (23% populasi) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6%) pada 2025. Sebaliknya, kelompok rentan miskin justru meningkat.
"Jatuhnya daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045," tegas Yusuf.
Baca Juga: Dapat Modal Rp 19,8 Juta dari Pemkot Surabaya, GenZ Ini Baru Rintis Usaha Omzet Sudah Jutaan
Hal senada diungkapkan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang menyebut lambatnya pertumbuhan upah dibandingkan kenaikan biaya hidup membuat ruang ekonomi keluarga semakin menyempit.
Meski begitu, downgrade lifestyle tidak serta-merta mengindikasikan seseorang jatuh miskin. Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menjelaskan bahwa secara sosiologis, langkah ini adalah bentuk rasionalisasi dan "renegosiasi identitas sosial".
Masyarakat mulai menata ulang apa yang dianggap pantas dan layak bagi dirinya. Jika dulu berhemat sering disembunyikan karena dianggap tanda kemunduran status, kini langkah tersebut justru dibingkai ulang secara positif dan terbuka di media sosial sebagai tindakan yang bijak dan rasional demi menjaga kesehatan finansial, mental, serta mengamankan masa depan.
Baca Juga: IHSG Ambles Hingga 11 Persen Pasca Trading Halt, Catat Rekor Kejatuhan Terdalam Sejak Krisis 1998
Di sisi lain, narasi pelemahan daya beli ini kerap berbeda dengan data makro pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa daya beli masyarakat tidak melemah.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah pergeseran pola konsumsi (shifting), di mana masyarakat lebih banyak mengalokasikan dananya untuk transaksi digital, pariwisata, dan rekreasi.
Pernyataan ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat konsumsi di sektor restoran, transportasi, dan hotel masih tumbuh di atas 6 persen pada semester pertama 2026.
Baca Juga: Rupiah Melonjak Tembus Rp18.052 per Dolar AS di Pertengahan Oktober 2026
Meski data makro pemerintah masih menunjukkan optimisme, para ekonom mengingatkan agar fenomena downgrade ini tetap dijadikan early warning (peringatan dini).
Sebab, jika kelas menengah terus-menerus memotong pengeluaran, dampaknya akan merambat pada penurunan omzet perusahaan, melambatnya investasi, hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih luas.
Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas dinilai menjadi kunci utama untuk menyelamatkan daya beli kelas menengah, bukan sekadar memberikan stimulus bantuan sosial sesaat.
Baca Juga: OJK Denda BREN dan CUAN Rp600 Miliar, Terungkap Dugaan Masalah IPO
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis