radarsurabayabisnis.id - Pemerintah dan DPR RI menyepakati alokasi subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar Rp261,5 triliun. Anggaran tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilogram (kg).
Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Dalam rapat tersebut, DPR RI mengesahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang.
Baca Juga: Tekan Konsumsi LPG 3 Kg yang Melebihi Kuota APBN, Pemerintah Gandeng Dukcapil Perketat Data
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, alokasi subsidi energi 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 sebesar Rp272,9 triliun.
Volume BBM Bersubsidi Turun
Penyesuaian anggaran subsidi energi dilakukan seiring dengan pengurangan volume BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN 2027.
Baca Juga: Warga Lumajang Beralih ke Jargas PGN, Tagihan Jauh Lebih Murah Dibanding LPG 3 Kg
Volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 19,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut turun dari usulan awal pemerintah sebesar 20 juta KL.
Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebanyak 561 ribu KL dan minyak solar sebesar 19 juta KL.
Penurunan volume BBM bersubsidi menjadi salah satu bagian dari penyesuaian alokasi subsidi energi tahun depan.
Kuota LPG 3 Kg Juga Berkurang
Selain BBM, pemerintah dan DPR RI juga menyepakati pengurangan kuota LPG tabung 3 kg.
Kuota LPG 3 kg dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT), turun dari usulan awal pemerintah sebanyak 8,9 juta MT.
Dengan penyesuaian tersebut, total alokasi subsidi energi dalam APBN 2027 menjadi Rp261,5 triliun.
DTSEN Dibenahi agar Subsidi Tepat Sasaran
Said Abdullah menegaskan, penurunan alokasi subsidi energi bukan berarti berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Menurut dia, pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dilakukan agar penyaluran subsidi dapat semakin tepat sasaran.
Perbaikan data tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sehingga subsidi energi dapat lebih tepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya