RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mengakselerasi transformasi digital di sektor bantuan masyarakat dengan memperluas pemanfaatan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) ke seluruh 38 kabupaten dan kota.
Langkah perluasan dari program yang sebelumnya menjadi proyek percontohan (pilot project) di 23 daerah ini dilakukan demi memastikan penyaluran bantuan pemerintah pusat maupun daerah berjalan tepat sasaran.
Strategi integrasi wilayah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang berlangsung secara daring pada Jumat (25/9/2026).
Baca Juga: Penyaluran Kredit Program Perumahan Tembus Rp25,8 Triliun, Anggaran PKP Terserap 44 Persen
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan Perlinsos digital di Jawa Timur.
Menurutnya, sinergi lintas sektor ini krusial guna mendorong keterlibatan pemerintah daerah sekaligus mempermudah akses warga terhadap layanan perlindungan sosial secara digital.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal dan pemicu bagi kabupaten/kota, provinsi, teman-teman di Kominfo juga untuk kemudian kita sama-sama menyukseskan Perlinsos digital ini di Jawa Timur,” ujar Sherlita dalam rapat koordinasi tersebut.
Baca Juga: Lowongan Kerja BRI Terbaru 2026 untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasi dan Cara Daftarnya
Selain fokus pada perluasan wilayah, rapat tersebut juga menyoroti masa krusial pendaftaran bantuan sosial bagi masyarakat. Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menangani bidang perlindungan sosial, Rahmat Danu Andika, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi periode registrasi ulang bagi warga yang ingin memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2027.
Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran melalui Portal Perlinsos pada tahun 2026, baik bagi warga yang saat ini sudah tercatat sebagai penerima maupun yang belum pernah menerima bantuan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Rahmat, hingga kini tercatat baru sekitar 907 ribu Kepala Keluarga (KK) atau mencapai 6,03 persen yang telah mendaftar dari total sekitar 15 juta KK.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkot Surabaya Wajibkan Setiap Penyelenggara Event Libatkan UMKM
Terkait mekanisme akses, Sherlita menjelaskan bahwa Portal Perlinsos hadir sebagai sarana pendukung pendaftaran berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT.
Masyarakat dapat melakukan proses pendaftaran secara mandiri maupun melalui bantuan agen Perlinsos digital, mulai dari tahap pendaftaran awal hingga pengajuan sanggah.
Guna menopang layanan tersebut, saat ini terdapat 37.135 agen Perlinsos di Jawa Timur yang berasal dari berbagai unsur. Puluhan ribu agen ini meliputi pengurus RT/RW, kepala lingkungan, kepala desa, pegawai pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak Puskesmas, kader Dasa Wisma, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, hingga masyarakat umum.
Baca Juga: Diakui Dunia di Sidang PBB, Transaksi QRIS Antarnegara Cetak Surplus Rp4,17 Triliun bagi Indonesia
Penguatan ekosistem ini turut didukung oleh jajaran Dinas Kominfo di tingkat kabupaten/kota yang berperan sebagai agen Perlinsos untuk menyebarluaskan informasi dan memfasilitasi akses masyarakat.
Di samping mekanisme pendaftaran warga, pemerintah daerah juga dibekali dengan fitur dashboard monitoring untuk memantau perkembangan data secara berkala.
Melalui pemanfaatan dashboard tersebut, masing-masing pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengevaluasi capaian sekaligus menggenjot peningkatan pendaftaran Perlinsos di wilayahnya.
Baca Juga: Bank Indonesia Tahan BI-Rate di Level 5,75 Persen, Pertumbuhan Kredit dan Transaksi QRIS Melesat
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis