RADAR SURABAYA BISNIS – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).
Dalam peran barunya, Suahasil langsung dihadapkan pada tugas ganda: menjalankan arahan Presiden untuk menjaga kredibilitas kas negara, sekaligus merespons segudang harapan dari dunia usaha.
Seusai pelantikan, Suahasil menegaskan komitmennya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu mendukung program prioritas pemerintah.
Baca Juga: Rasio terhadap PDB Membaik, Posisi Investasi Internasional Indonesia Makin Sehat
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil dalam keterangannya.
Ia menjamin bahwa defisit APBN akan terus dijaga di bawah batas 3 persen. Selain itu, Suahasil menekankan pentingnya efisiensi belanja yang tidak sekadar memotong anggaran, melainkan memastikan setiap dana yang keluar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Di tengah komitmen menjaga stabilitas APBN, sektor riil dan para pelaku usaha menaruh harapan besar pada pundak Menkeu yang baru.
Baca Juga: Klik Setuju, Data Nasabah Bisa Berpindah Tangan! Ini Bahaya Persetujuan Digital
Rekam jejak Suahasil di Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting, namun pengusaha meminta adanya langkah konkret berupa kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan (pro-growth), ramah investasi (pro-investment), dan ramah industri (pro-industry).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, secara khusus meminta Suahasil untuk melanjutkan upaya mengurai benang kusut perizinan atau bottlenecking investasi. Menurutnya, masalah regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah masih menjadi ganjalan utama bagi investor.
Senada dengan Apindo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak justru menambah beban operasional industri (cost of doing business).
Baca Juga: Ekspor CPO Tumbuh 5,49 Persen, Mentan Amran Genjot Hilirisasi Sawit Indonesia
"Insentif fiskal harus semakin targeted," tegas Erwin. Ia berharap insentif dapat diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja, hilirisasi, dan memperkuat rantai pasok domestik.
Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti pentingnya kepastian arah kebijakan. Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anthony Leong, menyatakan bahwa pelaku usaha membutuhkan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan sektor riil, bukan sekadar janji transisi kepemimpinan.
Baca Juga: Daftar Lengkap Tanggal Merah 2027, Siap-siap Nikmati 26 Hari Libur
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis