DPR Desak Transparansi Biaya Makan Bergizi Gratis, BGN Pastikan Rp15 Ribu per Porsi

Hany Akasah • Dipublikasikan Sabtu, 5 September 2026 | 11:30 WIB
DPR minta BGN buka detail harga menu makanan bergizi gratis ke publik
DPR minta BGN buka detail harga menu makanan bergizi gratis ke publik.

RADAR SURABAYA BISNIS – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka rincian biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan kepada publik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama BGN membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Irma menilai keterbukaan diperlukan agar masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda mengenai nilai makanan dalam program MBG. Ia meminta BGN melaksanakan apa yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Malaysia Gelar Penyemaian Awan 3 Hari untuk Atasi Kabut Asap di Sarawak

"Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini," kata Irma.

Politikus tersebut turut mengingatkan bahwa MBG tidak sekadar soal makanan yang membuat penerima manfaat kenyang, melainkan juga soal kandungan gizi dan komposisi makanan yang harus diketahui masyarakat.

"Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa, ya, harganya berapa," ujar Irma.

Baca Juga: Jamu Prabowo di Rusia, Putin Tawarkan Kapal Canggih untuk Indonesia

Ia menyinggung munculnya informasi simpang siur yang menyebut nilai Rp15 ribu per porsi, sementara makanan yang diterima penerima manfaat disebut hanya senilai Rp6 ribu.

"Karena sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang harganya Rp15 ribu, tapi yang terdistribusi hanya senilai Rp6 ribu misalnya seperti itu," katanya. Karena itu, ia meminta BGN memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam rapat itu, BGN menjelaskan pagu anggaran 2027 mencapai Rp240,20 triliun, dengan Rp232,50 triliun di antaranya dialokasikan untuk penyediaan menu makanan bagi 72.464.886 penerima manfaat.

Baca Juga: Serunya Liburan Akhir Pekan di Taman Prestasi Surabaya, Gratis dan Ramah Anak!

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono memastikan angka yang dialokasikan untuk MBG mencapai Rp15 ribu per porsi. "Rp15.000, Rp15.000 per porsi," kata Sudaryono usai rapat.

Namun, ia menegaskan besaran anggaran tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan target penerima manfaat, dan BGN akan berupaya menggunakan anggaran seefisien mungkin, termasuk menghitung kembali kebutuhan untuk tahun depan.

"Ya kami untuk di bawah 200 triliun tahun depan, ya. Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin. Nanti kami coba bicara bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," tutur Sudaryono.

Baca Juga: Tiga Warga Meninggal, MUI Jatim Desak Khofifah Terbitkan Pergub Larangan Sound Horeg

Sudaryono menegaskan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran menjadi perhatian BGN karena dana yang dikelola merupakan uang negara yang berasal dari rakyat.

"Anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah, adalah satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai Kepala kemudian menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya, bukan," ungkapnya.

Ia juga memastikan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi program, serta menegaskan BGN tidak akan melakukan pengadaan yang dinilai tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.

Baca Juga: Hampir Rp1 Miliar Pajak Jatim Dibebaskan, Ini Rincian 461 Ribu Objek Pembebasan

"Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada," pungkasnya.

Editor : Hany Akasah
Sumber : radar surabaya bisnis
dpr Mbg SUDARYONO anggaran BGN