Presiden Prabowo Subianto mengecam keras pihak-pihak yang melakukan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, mengambil keuntungan dari makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak merupakan tindakan yang tidak pantas dihormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Baca Juga: Pemerintah Tajamkan Sasaran MBG: Prioritas untuk Ibu Hamil, Balita, dan Daerah 3T
"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya, ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," kata Prabowo.
Prabowo Tegaskan MBG Harus Terus Diperbaiki
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor paling menentukan bagi masa depan Indonesia. Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kebutuhan gizi anak, menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Program MBG, kata Prabowo, juga diarahkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Ia menyebut prevalensi gizi buruk di beberapa wilayah masih mencapai 25 persen atau sekitar satu dari empat anak Indonesia. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena dapat memengaruhi perkembangan anak.
Baca Juga: Ratusan SPPG Sudah Dibangun Belum Bisa Beroperasi, 800 Dapur MBG di Jatim Terdampak Moratorium
"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu," ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan terus menjalankan program MBG dengan melakukan pembenahan sekaligus meningkatkan efisiensinya.
"Saya bertekad teruskan program-program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi," kata Prabowo.
Sekolah Rakyat Jadi Upaya Putus Rantai Kemiskinan
Selain MBG, Prabowo menyoroti program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya.
Sekolah berasrama tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan pendidikan dan memiliki peluang memperbaiki masa depan.
Prabowo menegaskan kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menentukan masa depan seorang anak. Negara, menurutnya, memiliki kewajiban melakukan intervensi sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945.
Saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka, sedangkan Sekolah Rakyat rintisan mencapai 182 sekolah. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten nantinya memiliki satu Sekolah Rakyat.
"Nantinya semua kabupaten akan punya satu Sekolah Rakyat," ujarnya.
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Jadi Sorotan
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan Muhammad Rizky Pratama, siswa Sekolah Rakyat berusia 12 tahun.
Rizky sebelumnya harus mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Ia sempat putus sekolah dan ketika masuk Sekolah Rakyat belum lancar membaca maupun berhitung.
"Hari ini Rizky kembali ke sekolah dan mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak," ujar Prabowo.
Prabowo juga mencontohkan Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Citra hampir putus sekolah ketika kelas 4 SD karena harus membantu ibunya berjualan kacang setelah ayahnya meninggal dunia.
Setelah mendapat kesempatan bersekolah melalui Sekolah Rakyat, Citra berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.
Selain itu, tujuh siswa Sekolah Rakyat di Makassar berhasil meraih prestasi dalam Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di berbagai bidang, seperti matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi.
Menurut Prabowo, berbagai prestasi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mencapai prestasi tinggi apabila memperoleh kesempatan, fasilitas, dan pembimbingan yang memadai.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya