RADAR SURABAYA BISNIS — Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulkifli Hasan, menegaskan agar dana kelolaan BPDLH sebesar Rp22 triliun (sekitar USD 1,33 miliar) yang mengendap selama beberapa tahun tidak lagi ditahan dan segera dimanfaatkan untuk masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli saat memimpin rapat perdana Komite Pengarah BPDLH di Jakarta. Rapat tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
Baca Juga: Tren Nostalgia Ala Gen Z: Berburu Kamera Analog, Walkman, hingga Baju Thrifting
"Presiden Prabowo mengarahkan agar regulasi dipastikan dapat diimplementasikan. Karena itu, Dana Lingkungan Hidup yang saat ini mencapai sekitar Rp22 triliun harus segera dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Zulkifli.
Zulkifli mengungkapkan, penghimpunan dana BPDLH yang sebagian besar berasal dari sektor kehutanan tersebut selama ini belum tersalurkan secara optimal, terutama untuk kegiatan taktis di lapangan.
Oleh karena itu, pemerintah berencana melakukan penyederhanaan tata kelola agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Baca Juga: Ratusan SPPG Sudah Dibangun Belum Bisa Beroperasi, 800 Dapur MBG di Jatim Terdampak Moratorium
Sebagai langkah konkret, Zulkifli akan mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui pembaruan kelembagaan Dewan Pengawas.
Setiap kementerian terkait diminta segera mengusulkan program prioritas yang nantinya disinergikan bersama Kementerian Keuangan.
Meskipun penyaluran dipercepat, ia menekankan bahwa pemanfaatan dana tetap terbuka bagi kegiatan usaha dan investasi hijau yang sejalan dengan agenda nasional.
Baca Juga: Kejar Swasembada Gula 2 Tahun, Pemerintah Bongkar 100 Ribu Hektare Kebun Tebu Tiap Tahun
Dana tersebut dialokasikan untuk sektor strategis seperti kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga pemandian daerah.
Saat ini BPDLH mengelola lima program tematik, yaitu Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana.
BPDLH juga memperkuat penguatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) memanfaatkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk menangkap peluang pendanaan dari pasar karbon internasional.
Baca Juga: Dorong Skala Ekonomi Petani Jagung, Pemerintah Tawarkan Pembiayaan KUR Pola Yarnen
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis