Ratusan SPPG Sudah Dibangun Belum Bisa Beroperasi, 800 Dapur MBG di Jatim Terdampak Moratorium

Mus Purmadani • Dipublikasikan Kamis, 23 Juli 2026 | 17:17 WIB
Foto : Ketua DPW GAPEMBI Jatim, Makhrus Sholeh saat bersama Kepala BGN Sudaryono
Foto : Ketua DPW GAPEMBI Jatim, Makhrus Sholeh saat bersama Kepala BGN Sudaryono

radarsurabayabisnis.id - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (Gapembi) Jawa Timur mengungkapkan hampir 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terdampak kebijakan moratorium. Akibatnya, banyak dapur yang telah selesai dibangun belum dapat beroperasi.

Ketua DPW Gapembi Jawa Timur Makhrus Sholeh mengatakan kondisi tersebut menjadi keluhan utama para mitra penyelenggara MBG yang telah menginvestasikan modal, tenaga, dan waktu untuk membangun fasilitas pendukung program pemerintah tersebut.

"Jatim hampir sekitar 800-an," ujar Makhrus, Kamis (23/7).

Menurutnya, ketidakpastian operasional membuat banyak mitra menanggung beban biaya meski dapur sudah siap digunakan.

Baca Juga: Sempat Anjlok, Harga Telur dan Ayam Mulai Merangkak Naik Usai Program MBG Kembali Dimulai

Ratusan Dapur MBG Belum Beroperasi

Makhrus menjelaskan, dari sekitar 800 SPPG yang terdampak moratorium di Jawa Timur, sekitar 20 persen telah selesai dibangun tetapi belum mendapat izin beroperasi.

Sementara itu, sekitar 50 persen masih dalam tahap pembangunan awal. Adapun sekitar 30 persen lainnya telah mencapai progres pembangunan antara 50 hingga 80 persen.

"Yang sudah selesai sekitar 20 persen. Yang 30 persen itu progresnya antara 50 sampai 80 persen, sedangkan hampir 50 persen masih dalam tahap pembangunan," jelasnya.

Menurut Gapembi, kondisi tersebut membuat banyak mitra kesulitan karena investasi yang telah dikeluarkan belum dapat menghasilkan aktivitas operasional.

Baca Juga: Mendikdasmen Ungkap Sasaran Program MBG Akan Dibatasi, Pelibatan Kantin Sekolah Masih Tahap Pengkajian

Berharap Kepala BGN Baru Beri Kepastian

Makhrus berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan moratorium SPPG.

Ia menyambut baik penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru dan berharap kebijakan ke depan lebih memberikan kepastian kepada para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, komunikasi antara BGN dan mitra daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

"Kami berharap kepemimpinan yang baru bisa menghadirkan semangat baru, memperbaiki tata kelola MBG, serta memberikan kepastian kepada para mitra yang selama ini menunggu operasional SPPG," katanya.

Gapembi menilai kepastian operasional sangat penting agar investasi yang telah dilakukan para mitra tidak sia-sia dan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal sesuai target pemerintah.

Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Surabaya
Mbg BGN dapur MBG SPPG badan gizi nasional