RADAR SURABAYA BISNIS — Pemerintah terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan di seluruh Indonesia.
Melalui integrasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan program Desa Tematik, pemerintah berkomitmen untuk memastikan roda perekonomian perdesaan bergerak lebih mandiri dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
Langkah penguatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto usai melakukan pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca Juga: Pendaftaran MagangHub 2026 Dibuka 16 Juli, Berikut Syarat dan Jadwalnya
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan diposisikan sebagai infrastruktur utama pemerintah di tingkat desa.
Selain menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan sosial dan subsidi pemerintah, KDMP memiliki peran vital sebagai offtaker atau penyerap hasil pertanian masyarakat.
“Nomor dua, dia sebagai offtaker. Kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi ini bisa menjadi pembeli dari produk-produk pertanian tersebut,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media.
Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Kejar Pajak Orang Kaya, Pajak Marketplace dan Influencer Diperkuat
Senada dengan hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto menambahkan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak dirancang untuk menggantikan atau bersaing dengan BUMDes yang sudah ada.
Sebaliknya, kedua lembaga ekonomi desa ini akan saling melengkapi sesuai dengan potensi komoditas lokal di masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga perkebunan.
"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena jumlah desa banyak sekali 75.266. Dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa," jelas Yandri.
Baca Juga: Sempat Anjlok, Harga Telur dan Ayam Mulai Merangkak Naik Usai Program MBG Kembali Dimulai
Yandri juga memaparkan aspek transparansi dan pembagian keuntungan dari program ini. Menurut proyeksinya, 20 persen keuntungan bersih dari pengelolaan Kopdes akan dialokasikan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, 80 persen sisanya akan dikembalikan langsung untuk kesejahteraan rakyat di desa tersebut.
Lebih jauh, keberadaan ekosistem ekonomi yang terintegrasi ini juga disiapkan untuk menopang ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan menjadi penyuplai utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yandri menyebutkan bahwa pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal telah menunjukkan progres signifikan. Saat ini, tercatat hampir seribu BUMDes di berbagai daerah telah aktif bergerak menjadi penyuplai bahan baku untuk kebutuhan program MBG tersebut.
Baca Juga: Dukung UMKM Ekspansi, Pemerintah Luncurkan Kredit AKUR Berplafon Miliaran
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis