radarsurabayabisnis.id - Arus investasi yang terus mengalir ke Indonesia dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan utama perekonomian, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas. Meski realisasi investasi terus meningkat, manfaat pertumbuhan ekonomi dinilai belum dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok kelas menengah yang masih menghadapi tekanan daya beli.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan investasi agar tidak hanya berfokus pada besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga menghasilkan pekerjaan formal yang produktif dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
"Insentif investasi sebaiknya tidak hanya mengejar nilai ekspor atau investasi yang besar, tetapi juga mendorong penciptaan pekerjaan formal dengan produktivitas tinggi serta transfer teknologi," ujar Yusuf, Selasa (14/7).
Baca Juga: Jatim Butuh Investasi Rp220 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
Investasi Dinilai Belum Dorong Kesejahteraan
Menurut Yusuf, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah daya beli kelas menengah yang masih lemah.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor padat modal, seperti komoditas, hilirisasi, properti, dan jasa keuangan. Meski memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, sektor-sektor tersebut dinilai belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah besar.
Karena itu, pemerintah didorong memastikan setiap investasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan penyerapan tenaga kerja domestik dan transfer teknologi. Dengan begitu, manfaat investasi tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Baca Juga: Bidik Investasi Rp557 Triliun, Investor Berebut Masuk, Tiga KEK Ini Ajukan Perluasan Lahan
Selain itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memperkuat iklim persaingan usaha agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.
"Pada saat yang sama, kebijakan persaingan usaha juga perlu diperkuat agar akumulasi kekayaan lebih banyak lahir dari inovasi dan efisiensi, bukan dari rente, konsesi, atau kedekatan dengan kekuasaan," katanya.
Investasi Capai Rp498,8 Triliun pada Kuartal I 2026
Di sisi lain, pemerintah mencatat realisasi investasi masih menunjukkan tren positif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau sekitar 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun.
Investasi tersebut mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 594.104 pekerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan capaian tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik meski dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.
"Di tengah tantangan dunia, baik dari segi geopolitik maupun geoekonomi, target investasi pada triwulan pertama 2026 telah tercapai bahkan sedikit melampaui sasaran," ujar Rosan.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan keberhasilan investasi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya modal yang masuk atau jumlah tenaga kerja yang terserap. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan yang tercipta, peningkatan daya beli masyarakat, serta kemampuan investasi dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menarik investasi sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan setiap investasi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya