RADAR SURABAYA BISNIS - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penguatan industri strategis nasional menjadi bagian krusial dalam mewujudkan Indonesia yang makmur.
Langkah tegas ini diambil untuk menghentikan pemborosan dan memastikan keuangan negara dikelola secara lebih produktif.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan pembangunan lima bendungan nasional di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perbaikan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah yang selama puluhan tahun menjadi beban negara.
"Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian, mulai untung," ungkap Presiden Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Rombak Ratusan BUMN dalam Setahun, Wajibkan Sisihkan Laba untuk Riset
Presiden Prabowo mengaku terkejut saat awal menjabat sebagai Kepala Negara. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah entitas BUMN beserta jaringan anak, cucu, hingga cicit perusahaannya membengkak jauh di luar perkiraan awal yang ia duga hanya berkisar antara 300 hingga 400 perusahaan.
"Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan," tutur Presiden.
Sebagai bagian dari agenda efisiensi nasional, pemerintah bergerak cepat melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk memangkas entitas yang tidak produktif dan tidak efisien. Pembenahan struktur ini diklaim berhasil menghemat biaya overhead dan gaji direksi hingga mencapai Rp70 triliun.
Hingga saat ini, pemerintah telah resmi menutup 240 BUMN yang dinilai tidak sehat, dan menargetkan penutupan hingga 250 perusahaan pada akhir Juli 2026. Target jangka panjangnya, sebanyak 800 BUMN yang terus merugi akan resmi ditutup pada 31 Desember 2026.
Selain melakukan pemangkasan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan serta membangkitkan kembali industri strategis nasional. Ia mengaku sempat melarang rencana penjualan beberapa perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan ke pihak asing yang sengaja dilemahkan sebelumnya.
"Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh dan mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," tegasnya.
Langkah proteksi tersebut kini mulai membuahkan hasil nyata. Presiden mencontohkan PT PAL yang kini telah mampu memproduksi kapal perang canggih dan kapal selam secara mandiri.
Begitu pula dengan PT Pindad yang baru saja mengamankan kontrak strategis dari Arab Saudi untuk memproduksi seluruh kebutuhan senapan dan senapan mesin tentara negara tersebut.
Penyelamatan serupa juga dilakukan pada maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kerugian struktural, manajemen Garuda terus diperbaiki secara bertahap dan diproyeksikan mulai mendulang laba bersih pada bulan depan.
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo menyinggung keberadaan Danantara sebagai dana kedaulatan (sovereign wealth fund) resmi milik Indonesia. Ia berharap Danantara dapat menyatukan kekuatan ekonomi nasional demi memperkuat pembangunan ke depan.
"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign wealth fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu," pungkas Presiden.
Sebagai bagian dari agenda efisiensi nasional, BPI Danantara bergerak cepat memangkas entitas yang tidak produktif. Pada realisasi saat ini, pemerintah telah resmi menutup 240 entitas BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.
Selanjutnya, sebagai target terdekat, jumlah penutupan entitas tersebut ditargetkan bertambah hingga menyentuh angka 250 perusahaan pada akhir Juli 2026. (nov/han)