radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menstabilkan harga telur ayam ras di tingkat peternak setelah harga sempat anjlok akibat kelebihan pasokan di pasar.
Sejumlah kebijakan yang disiapkan meliputi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Peternak, perluasan penyerapan telur melalui berbagai program pemerintah, peningkatan transparansi harga pakan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Peternak, hingga penertiban informasi menyesatkan yang berpotensi memicu kepanikan pasar.
Baca Juga: Harga Ayam dan Telur Anjlok, Pemerintah Andalkan BGN Jadi Penyerap Pasar
Langkah tersebut disiapkan setelah ratusan peternak menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Mereka mengeluhkan harga telur di tingkat peternak yang sempat anjlok hingga sekitar Rp16.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
Harga Telur di Ponorogo Masih Bertahan di Rp18.000 per Kg
Kondisi serupa juga dirasakan peternak di Ponorogo. Saat ini harga telur di tingkat peternak masih berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sehingga semakin menekan keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya biaya produksi.
Salah seorang peternak ayam petelur di Kecamatan Mlarak, Ponorogo, Ahmad Sarbini mengatakan penurunan harga dipicu melemahnya permintaan pasar.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kegiatan hajatan masyarakat selama bulan Muharam atau Suro.
Selain itu, jeda pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah juga ikut mengurangi permintaan telur dari pasar.
Ia berharap penyerapan telur kembali meningkat setelah program tersebut berjalan normal.
Baca Juga: Kementan Lindungi Bisnis Peternak Telur, Wajibkan HAP Rp 26.500 dan Cegah Monopoli Pemodal Besar
"Yang penting telur bisa keluar dari kandang. Kalau ditahan terlalu lama, kualitasnya akan menurun," ujar Ahmad.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu menyerap kelebihan pasokan telur agar harga di tingkat peternak kembali membaik.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah penyelenggaraan bazar telur di setiap kecamatan untuk mempercepat penyerapan stok.
"Kalau ada bazar, setidaknya bisa membantu mengurangi penumpukan telur di kandang sehingga peternak tidak semakin merugi," katanya.
Pemprov Jatim Bentuk Pokja Perlindungan Peternak
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui industri ayam petelur saat ini menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan.
Menurut Emil, Pemprov Jawa Timur akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar komitmen penyerapan telur dari peternak rakyat dapat dijalankan secara optimal.
Pemerintah juga membentuk Pokja Perlindungan Peternak untuk merumuskan kebijakan terkait pembiayaan produksi dan tata kelola harga pakan.
Selain itu, pemerintah akan mendorong transparansi harga pakan guna mencegah praktik yang merugikan peternak.
Penyerapan telur produksi peternak rakyat melalui berbagai program pemerintah juga akan diperluas sebagai upaya menjaga kestabilan harga di tingkat peternak.
Pemprov Siapkan Perda Perlindungan Peternak
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jawa Timur tengah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Peternak sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan industri ayam petelur di daerah.
Pemerintah juga berkomitmen menertibkan penyebaran isu maupun akun media sosial yang menyampaikan informasi menyesatkan dan berpotensi memicu kepanikan pasar sehingga perdagangan telur dapat berlangsung lebih kondusif dan stabil.
Editor : Hany Akasah