RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pengembangan bahan bakar nabati.
Langkah strategis teranyar yang sedang disiapkan adalah mendorong pelaksanaan program E20, yaitu bahan bakar campuran yang terdiri dari 80 persen bensin dan 20 persen etanol (bioetanol), yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2028 hingga 2029.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap devisa dolar AS di tengah ketidakpastian global.
“Nah bauran energi ini kita dorong ke depan, 2028-2029 kami akan terapkan menjadi E20. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita, agar devisa kita itu tidak keluar. Memang di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, nilai tukar juga semakin tinggi, ini hukum permintaan dan penawaran terhadap dolar sebenarnya,” ujar Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta.
Baca Juga: Wamen Investasi Sebut Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
Berdasarkan pemetaan Kementerian ESDM, kebutuhan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Di sisi lain, kapasitas produksi kilang domestik awalnya hanya berkisar 14,3 juta KL, sehingga Indonesia harus mengimpor hampir 25 juta KL bensin. Namun, pasokan dalam negeri kini telah meningkat menjadi 20 juta KL setelah diresmikannya proyek kilang baru di Kalimantan Timur.
"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter.
Namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026, bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter," jelas Bahlil saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta.
Meski tambahan dari Kilang Balikpapan mampu menekan defisit, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan sekitar 20 juta KL bensin per tahun lewat impor. Melalui implementasi program E20 secara massal, pemerintah memproyeksikan mampu menghemat konsumsi bensin impor hingga sebesar 4 juta KL per tahun, sehingga sisa impor bensin nasional dapat ditekan hingga menjadi 16 juta KL saja.
“Dari 20 juta kiloliter (impor) bensin sekarang, jika kita terapkan E20, berarti tinggal 16 juta KL. Tinggal kita dorong bagaimana bisa meningkatkan lifting kita untuk menghasilkan crude untuk di bensin. Kalau kita bikin E20, berarti kita bisa menghemat 4 juta kiloliter per tahun,” ungkap Bahlil.
Baca Juga: Menteri Bahlil Wajibkan Etanol 10 Persen di BBM pada 2027
Secara teknis, formula pengembangan bioetanol ini mengadopsi kesuksesan dari program hilirisasi biodiesel berbasis kelapa sawit yang telah berjalan di sektor solar, mulai dari B10 hingga target B50. Bahlil optimistis pendekatan serupa bisa diterapkan pada sektor bensin mengingat melimpahnya pasokan komoditas pertanian lokal yang dapat dioptimalkan di dalam negeri.
"E20 ini sebenarnya saya mencontoh, prototipe, daripada B40. Dari B10 menuju B40 itu dari sawit. Kalau E, ini adalah bensinnya dari etanol. Etanol itu bahan bakunya dari singkong, tebu, jagung. Kalau kita sukses untuk menuju B50, kenapa tidak kita memulai dari ini? Ini untuk mengurangi impor," tuturnya.
Untuk mendukung program bauran E20 ini, pemerintah memerlukan sekitar 4 juta KL etanol per tahun. Guna menjamin keberlangsungan ekosistem dari hulu ke hilir, pemerintah berkomitmen untuk bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) dari hasil panen para petani dan pelaku usaha lokal.
"Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong, dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off-taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tambah Bahlil.
Selain memberikan nilai tambah signifikan bagi sektor pertanian melalui penyerapan tenaga kerja di agroindustri dan menggerakkan perekonomian daerah, kebijakan akselerasi ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam mengombinasikan sumber energi fosil dengan nabati.
Program E20 ini sekaligus diproyeksikan menjadi pilar penting bagi pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan bisa terealisasi lebih cepat. (nov/han)
Editor : Hany Akasah