radarsurabayabisnis.id - DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membentuk satuan tugas (Satgas) antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri otomotif menyusul munculnya informasi mengenai potensi PHK terhadap ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Suli Da'im, menilai ancaman PHK massal tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.
Baca Juga: Atasi Badai PHK, Anggaran Rp6,26 Triliun Disiapkan untuk 150 Ribu Peserta Magang
Menurutnya, dampak PHK akan meluas hingga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, hingga ketahanan keluarga apabila tidak segera diantisipasi.
"Pemerintah Provinsi Jatim tidak boleh menunggu sampai PHK benar-benar terjadi. Langkah mitigasi harus segera dilakukan dengan melibatkan perusahaan, serikat pekerja, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat," ujar Suli, Jumat (26/6).
DPRD Dorong Satgas PHK Jadi Sistem Peringatan Dini
Suli mengapresiasi langkah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI untuk mencari solusi penyelamatan lapangan kerja bagi para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Ia menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur perlu segera membentuk Satgas Antisipasi PHK, terutama pada sektor industri padat karya dan manufaktur yang rentan terdampak perlambatan ekonomi global.
Baca Juga: Tegaskan Tidak Ada PHK di Jawa Timur, Kemenperin Bantah Relokasi PT JAI dan PT SAI ke Vietnam
Menurutnya, satgas tersebut harus berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system dengan memantau kondisi perusahaan yang mengalami penurunan produksi, melemahnya permintaan pasar, hingga tekanan ekonomi yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.
"Kita membutuhkan sistem peringatan dini. Jangan sampai pemerintah baru hadir ketika ribuan pekerja sudah kehilangan pekerjaan," tegasnya.
Industri Otomotif Jadi Sektor Strategis Jatim
Suli menegaskan industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis di Jawa Timur karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi penggerak rantai pasok industri manufaktur.
Karena itu, setiap potensi perlambatan aktivitas industri perlu segera direspons melalui langkah mitigasi yang terukur agar tidak berkembang menjadi gelombang PHK massal.
Dialog Tripartit Harus Diperkuat
Selain pembentukan satgas, DPRD Jatim juga meminta pemerintah daerah memperkuat forum dialog tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Menurut Suli, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan komunikasi dan musyawarah sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"PHK harus menjadi pilihan terakhir. Sebelum itu, perusahaan dan pekerja perlu duduk bersama mencari berbagai alternatif penyelamatan," katanya.
Ia menyebut sejumlah opsi yang dapat ditempuh sebelum PHK dilakukan, mulai dari pengurangan jam kerja sementara, penyesuaian produksi, pelatihan ulang pekerja (reskilling), hingga relokasi tenaga kerja ke sektor yang masih tumbuh.
BLK Diminta Siapkan Pekerja Hadapi Perubahan Industri
Menurut Suli, dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga keluarga mereka karena memengaruhi pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan program pendampingan bagi pekerja terdampak melalui pelatihan keterampilan baru, peningkatan kompetensi, dan perluasan kesempatan kerja.
Ia juga mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah agar mampu menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri modern.
Perlindungan Pekerja dan Investasi Harus Berjalan Bersama
Suli menegaskan perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim investasi di Jawa Timur.
Menurutnya, pemerintah tetap perlu memberikan kepastian regulasi, kemudahan berusaha, dan dukungan terhadap sektor industri agar mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global.
"Melindungi pekerja dan menjaga investasi bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersamaan agar perekonomian Jatim tetap tumbuh dan lapangan kerja tetap terjaga," tegasnya.
Ia memastikan DPRD Jawa Timur akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah hadir lebih awal dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri.
"Kita ingin industri tetap berjalan, investasi tetap tumbuh, dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan. Pemerintah harus hadir lebih awal agar persoalan ini tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar," pungkasnya.
Editor : Hany Akasah