RADAR SURABAYA BISNIS – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah Indonesia terus mengambil langkah agresif untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menguraikan lima prioritas strategis untuk memperkuat kemitraan bisnis dan investasi dengan Korea Selatan.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para pelaku usaha dan pejabat diplomatik dalam ajang bergengsi Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Awas Penipuan Gaya Baru! OJK Blokir Ratusan Ribu Rekening Terkait Modus Drama China
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terkuat. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi nasional sukses mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali di angka 3,08 persen.
"Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan inflasi yang relatif rendah," ujar Purbaya.
Ketahanan ini juga didukung oleh surplus neraca perdagangan yang stabil selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta cadangan devisa yang kuat. Untuk mengkapitalisasi momentum positif ini, pemerintah menawarkan lima strategi utama kepada investor Korea Selatan.
Baca Juga: PAD Jatim Tembus Rp26,31 Triliun, Emil Dardak Beberkan Strategi Ketahanan Fiskal
Langkah pertama adalah percepatan realisasi investasi melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Pemerintah telah membentuk Bottlenecking Task Force yang dipantau langsung oleh Presiden untuk menyelesaikan hambatan regulasi dan operasional guna menciptakan iklim usaha yang lebih terprediksi.
Strategi kedua berfokus pada pemanfaatan komitmen pembebasan dan penurunan tarif melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).
Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan arus perdagangan dan integrasi rantai pasok kedua negara.
Baca Juga: Topang Sektor Strategis, Patra Logistik Sukses Distribusikan 12,28 Juta Liter BBM di Sulawesi
Ketiga, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dengan komitmen senilai USD 1,5 miliar untuk periode 2022–2026.
Dana ini diprioritaskan untuk mendanai proyek infrastruktur esensial seperti air bersih, sanitasi, TIK, dan pembangunan smart city.
Sebagai strategi keempat yang paling krusial, Kemenkeu mendorong hilirisasi industri masa depan. Indonesia mengajak perusahaan teknologi Korea Selatan untuk mengintegrasikan keunggulan mereka dengan kekayaan mineral kritis RI—yang menguasai 50 hingga 60 persen pasokan nikel global—demi membangun ekosistem EV dan baterai yang tangguh.
Baca Juga: Siapkan Santri Masuk Dunia Kerja, Pemerintah Buka Akses Pelatihan dan Sertifikasi Digital
Terakhir, Kemenkeu menjamin komitmen penuh pemerintah terhadap kepastian kebijakan, pengelolaan fiskal yang sehat, serta pertumbuhan hijau yang berkelanjutan guna memastikan lingkungan regulasi yang kompetitif bagi investasi jangka panjang.
“Saya sangat yakin bahwa kerja sama yang lebih dalam dengan Korea Selatan melalui kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai sirkular yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang berarti bagi kedua negara,” pungkas sang Bendahara Negara.
Baca Juga: Klaim Bantu Program MBG Hemat Rp111 Triliun, Mitra MBG Mengeluh ke Zulhas
Editor : Hany Akasah