radarsurabayabisnis.id - Pemerintah menegaskan belum menemukan indikasi adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara nasional hingga pertengahan 2026.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan kasus PHK yang terjadi saat ini memiliki karakteristik yang beragam dan tidak terpusat pada satu sektor industri tertentu.
Baca Juga: Atasi Badai PHK, Anggaran Rp6,26 Triliun Disiapkan untuk 150 Ribu Peserta Magang
"Sebagaimana yang telah saya sampaikan, karakteristiknya tidak mengarah pada satu sektor tertentu karena permasalahannya juga bermacam-macam," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6).
Permintaan Pasar Melemah Jadi Salah Satu Pemicu
Menurut Prasetyo, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) terus melakukan pemetaan secara rinci terhadap penyebab PHK yang terjadi di berbagai perusahaan.
Salah satu faktor yang ditemukan adalah melemahnya permintaan pasar yang berdampak pada penurunan volume produksi dan akhirnya memaksa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Selain itu, terdapat perusahaan yang sebenarnya berada dalam kondisi keuangan yang sehat namun ikut terdampak persoalan pada institusi perbankan tempat mereka menyimpan modal usaha.
Baca Juga: Tegaskan Tidak Ada PHK di Jawa Timur, Kemenperin Bantah Relokasi PT JAI dan PT SAI ke Vietnam
"Ada juga yang bermasalah terhadap modal yang disimpan di sebuah institusi perbankan yang sedang bermasalah. Padahal, perusahaannya sebetulnya sangat sehat," jelasnya.
Harga Komoditas dan Geopolitik Jadi Ancaman Baru
Pemerintah juga mengingatkan adanya sejumlah faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan risiko PHK pada masa mendatang.
Menurut Prasetyo, gangguan pasokan bahan baku akibat fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai.
"Yang berpotensi meningkat itu berkaitan dengan masalah suplai bahan baku yang terpengaruh oleh harga dunia atau faktor geopolitik," ujarnya.
Gangguan Pasokan Gas Industri Jadi Sorotan
Selain faktor global, pemerintah juga mencermati persoalan teknis di dalam negeri, termasuk gangguan pasokan gas industri yang terjadi di beberapa wilayah.
Prasetyo menjelaskan, sejumlah kawasan industri di Jawa Timur dan Jawa Tengah relatif tidak mengalami kendala karena sumber bahan baku dan energi masih tersedia dengan baik.
Namun kondisi berbeda terjadi di Jawa Barat yang mengalami gangguan teknis pada sumber pasokan gas industri sehingga memengaruhi aktivitas produksi beberapa perusahaan.
"Misalnya untuk gas, beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak ada masalah karena sumber bahan bakunya tidak mengalami kendala teknis. Tetapi, di Jawa Barat, sumber gasnya mengalami gangguan teknis," katanya.
Pemerintah Klaim Terus Cari Solusi untuk Setiap Kasus
Pemerintah menegaskan setiap kasus PHK memiliki akar persoalan yang berbeda sehingga penyelesaiannya tidak dapat disamaratakan.
Karena itu, pemerintah memilih melakukan pemetaan secara individual terhadap setiap perusahaan agar solusi yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
"Jadi, memang satu per satu kita pelajari dan kita cari jalan keluarnya," tutup Prasetyo.
Editor : Hany Akasah