RADAR SURABAYA BISNIS - Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya anomali dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir.
Saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Presiden mengungkapkan keheranannya karena pertumbuhan ekonomi rata-rata yang mencapai 5 persen per tahun ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.
Secara logis, pertumbuhan kumulatif tersebut seharusnya membuat negara jauh lebih makmur.
"Bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35%, logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30% atau 35%," kata Prabowo.
Baca Juga: Rupiah Tertahan di Posisi Rp17.925 per Dolar AS, Intip Tiga Parameter Penting Bagi Investor
Namun, Presiden Prabowo mengaku terkejut setelah dua bulan menjabat dan mendapati data realitas di lapangan yang berbanding terbalik.
Angka penduduk miskin justru bertambah, sementara kelompok masyarakat kelas menengah mengalami penurunan ke rentang rentan miskin.
Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa ada kekeliruan dalam sistem ekonomi yang sedang berjalan, di mana kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.
"Tapi kenyataannya, itu yang saya katakan saya merasa ditohok waktu saya jadi presiden. Ini data muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masak penduduk miskin bertambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah tadinya dari lepas kemiskinan turun," jelas Prabowo.
"Katanya negara tambah kaya 35%, kok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang? Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya hanya segelintir orang. Sistem ini keliru karena apa, kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang," lanjutnya menegaskan perlunya evaluasi sistemik.
Baca Juga: IHSG Ditutup Anjlok 3,56 Persen, Berikut Deretan Saham yang Diam-diam Masih Diburu Asing
Menanggapi kegelisahan Kepala Negara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan respons keesokan harinya di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Luhut menjelaskan bahwa tim DEN sebenarnya telah melakukan kajian dan penghitungan mendalam mengenai fenomena ini. Berdasarkan analisis awal, DEN menduga bahwa salah satu faktor utama yang menekan kesejahteraan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi adalah lonjakan harga barang dan jasa di pasar.
"Ya itu terjadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Kita ada datanya, saya nggak ingat. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu," papar Luhut.
Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Luhut memastikan bahwa tren ekspansi ekonomi nasional secara makro akan tetap terjaga positif. Guna mengatasi kebocoran pengeluaran negara dan memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Luhut mendorong pemerintah untuk mengedepankan aspek efisiensi dalam setiap program kerja, termasuk rencana digitalisasi bantuan sosial (bansos).
"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DEN mengingatkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berhenti pada pemerataan ekonomi, melainkan juga berkejaran dengan waktu pemanfaatan bonus demografi.
Baca Juga: Tegaskan Tidak Ada PHK di Jawa Timur, Kemenperin Bantah Relokasi PT JAI dan PT SAI ke Vietnam
Menurut hitungan DEN, momentum krusial di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi ini akan segera habis dalam waktu satu dekade ke depan. Jika momentum ini gagal dioptimalkan melalui kerja keras dan sinergi, target besar visi Indonesia Emas 2045 akan sangat sulit diraih.
"Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," tegas Luhut.
Sebagai solusi strategis untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, Luhut menekankan pentingnya kekompakan dan kolaborasi yang solid antara jajaran pemerintahan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, ia meyakini akselerasi penerapan teknologi digital dalam sistem birokrasi pemerintahan (government technology) akan menjadi kunci utama dalam memangkas celah korupsi sekaligus mendongkrak efisiensi nasional.
"Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," pungkas Luhut optimistis. (nov/han)
Editor : Hany Akasah