radarsurabayabisnis.id - Ketua DPW GAPEMBI (Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia) Jatim, Makhrus Sholeh, mengungkapkan sejumlah persoalan yang muncul akibat libur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah serta adanya moratorium pada sebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dinilai berdampak luas, mulai dari relawan dapur, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga penerima manfaat program.
Menurut Makhrus, kelompok yang paling terdampak adalah para relawan yang selama ini bekerja di dapur-dapur MBG. Di Jatim, terdapat sekitar 4.000 lebih relawan yang menggantungkan penghasilannya dari operasional SPPG.
“Yang paling berdampak adalah teman-teman relawan. Banyak dari mereka sebelumnya menganggur, kemudian mendapatkan penghasilan setelah adanya program MBG. Mereka sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo karena program ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka,” ujarnya kepada Radar Surabaya, Selasa (23/6).
Baca Juga: DJP Ungkap Potensi Kebocoran Pajak dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Namun, dengan adanya penghentian sementara operasional selama kurang lebih tiga minggu, para relawan menghadapi ketidakpastian. GAPEMBI khawatir jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, para relawan akan mencari pekerjaan lain.
“Kalau mereka pindah kerja, nanti saat program berjalan lagi kita harus mencari dan melatih orang baru. Padahal mereka yang sekarang sudah memahami SOP dan tata kelola dapur MBG,” katanya.
Selain itu, Makhrus juga menyoroti persoalan pembayaran bagi dapur-dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan laporan yang diterima GAPEMBI dari berbagai daerah, sebagian besar mitra di wilayah 3T masih belum menerima pembayaran.
“Data pastinya masih kami kumpulkan, tetapi informasi dari teman-teman DPW di berbagai daerah menyebutkan sebagian besar yang berada di wilayah 3T belum dibayar,” jelasnya.
Baca Juga: Berkomplot dan Tahu Borok Masing-masing, Dadan Cs Diduga Korupsi Anggaran MBG Rp268 Triliun
Persoalan lain yang dinilai lebih mendesak adalah nasib dapur-dapur yang sudah dibangun tetapi belum sempat beroperasi akibat moratorium. Menurut Makhrus, banyak pelaku usaha kecil yang telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur setelah memperoleh persetujuan atau titik lokasi operasional.
“Ada yang membangun secara patungan, ada yang meminjam ke bank, bahkan menggadaikan aset untuk membangun dapur. Mereka membutuhkan kepastian hukum dan kepastian program ke depan,” tegasnya.
Ia memperkirakan terdapat ribuan dapur yang sudah selesai dibangun dan menunggu operasional. Jika program tidak dilanjutkan, para pelaku usaha tersebut berpotensi mengalami kerugian besar.
“Banyak yang mengumpulkan dana Rp20 - 50 juta secara gotong royong karena ingin ikut menyukseskan program pemerintah. Kalau tidak ada kepastian, tentu mereka sangat dirugikan,” ujarnya.
GAPEMBI juga meminta pemerintah memberikan mekanisme yang lebih baik terkait penghentian operasional atau suspend terhadap dapur MBG. Selama ini, menurut Makhrus, ada beberapa dapur yang tiba-tiba ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Kami berharap jika ada pelanggaran atau kekurangan, diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Jangan langsung ditutup mendadak. Minimal ada tenggang waktu agar pengelola bisa menyesuaikan,” katanya.
Penutupan mendadak tersebut tidak hanya berdampak pada relawan, tetapi juga pada jaringan pemasok bahan baku yang sebagian besar berasal dari UMKM lokal. Banyak pemasok yang sudah menyiapkan bahan pangan, namun akhirnya tidak terserap karena dapur berhenti beroperasi.
“Supplier dan UMKM juga terdampak. Mereka sudah menyiapkan bahan, tetapi tiba-tiba tidak terserap. Ini tentu merugikan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, penghentian operasional dapur juga berdampak langsung pada para siswa penerima manfaat program MBG. Menurut Makhrus, banyak anak sekolah yang selama ini rutin menerima makanan bergizi gratis menjadi kehilangan layanan tersebut ketika dapur ditutup.
“Anak-anak yang biasanya menerima MBG menjadi tidak mendapatkan lagi karena dapurnya ditutup. Ini juga perlu menjadi perhatian,” katanya.
Makhrus menambahkan, dampak penghentian sementara program juga mulai dirasakan sektor pertanian dan peternakan. Selama ini, program MBG menjadi salah satu penyerap hasil produksi lokal, termasuk telur, sayuran, dan berbagai komoditas pangan lainnya.
Menurutnya, GAPEMBI sebelumnya telah mendorong peningkatan penyerapan telur dalam menu MBG dari satu kali menjadi dua kali dalam sepekan untuk membantu peternak. Namun dengan adanya penghentian sementara operasional, penyerapan komoditas pangan kembali menurun.
“Sekarang mulai terlihat harga-harga turun karena serapan berkurang. Stok sayur di pasar melimpah karena biasanya terserap oleh dapur MBG. Ini juga berdampak pada petani dan peternak,” ujarnya.
Karena itu, GAPEMBI Jatim berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan operasional program MBG, mekanisme pembayaran kepada mitra, serta solusi bagi dapur-dapur yang telah berinvestasi namun belum dapat beroperasi.
“Kami mendukung penuh program MBG karena manfaatnya besar. Namun kami berharap ada kepastian dan solusi bagi relawan, UMKM, petani, peternak, serta para mitra yang sudah berinvestasi untuk menyukseskan program ini,” pungkas Makhrus.
Editor : Hany Akasah