RADAR SURABAYA BISNIS – Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan lahirnya jutaan peluang kerja baru.
Peluang besar tersebut didorong oleh masifnya kebijakan hilirisasi industri serta akselerasi ekonomi hijau di tanah air.
Namun di saat yang sama, kajian komprehensif ini juga memetakan sejumlah tantangan berat di pasar kerja nasional. Tantangan tersebut mulai dari masih tingginya persentase pekerja sektor informal, kesenjangan kompetensi, hingga mendesaknya kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital yang bergerak cepat.
Baca Juga: Genjot Kualitas SDM, Kemnaker Buka PVN Batch 3 dengan Target 20 Ribu Peserta
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 ini dipengaruhi secara kuat oleh berbagai faktor global. Faktor penentu tersebut meliputi perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan nyata dari pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker pada Senin, (22/6).
Anwar memaparkan, salah satu lokomotif utama penyerapan tenaga kerja baru berasal dari konsistensi kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Selain sektor tersebut, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru yang sangat potensial.
Baca Juga: Kemnaker Buka Sertifikasi MagangHub untuk Dorong Kesiapan Kerja, Cek Jadwal di Sini
Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs atau pekerjaan hijau di Indonesia mampu mencapai 3,88 juta orang pada tahun 2026. Proyeksi ini seiring dengan berkembangnya sektor energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar menambahkan.
Meskipun peluang terbuka lebar, potret tantangan internal ketenagakerjaan Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Kajian Kemnaker mencatat bahwa sekitar 58 persen dari total tenaga kerja Indonesia saat ini masih menggantungkan hidup di sektor informal.
Baca Juga: Radar Surabaya Award 2026 Bidik Institusi dan Perusahaan dengan Inovasi serta Layanan Terbaik
Angka yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa agenda transformasi pasar kerja menuju lapangan pekerjaan yang lebih produktif, formal, dan berkualitas masih harus terus diperkuat.
Di sisi lain, derasnya arus transformasi digital memang telah membuka keran lapangan kerja baru melalui menjamurnya pekerjaan berbasis platform digital. Kendati demikian, fenomena baru ini sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan kejelasan pengaturan hubungan kerja, jaminan perlindungan sosial, serta adaptasi regulasi ketenagakerjaan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital yang fleksibel.
Tantangan yang tidak kalah krusial adalah melebarnya kesenjangan kompetensi digital para pekerja. Berdasarkan data terkini dari Outlook Ketenagakerjaan 2026, tercatat baru sekitar 50 persen tenaga kerja nasional yang memiliki tingkat literasi digital kategori dasar hingga menengah.
Baca Juga: Siap-Siap Mudik Lancar, Pemerintah Kebut 10 Jalan Tol Baru untuk Libur Nataru 2026
Padahal, realita kebutuhan dunia industri saat ini menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja untuk menguasai kompetensi digital yang mumpuni. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya fenomena skill mismatch, atau ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan riil di dunia kerja.
Guna menjawab tumpukan tantangan sekaligus memaksimalkan potensi peluang yang ada, Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional. Strategi utama yang diusung adalah penajaman konsep link and match antara materi pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.
Langkah konkret penataan tersebut diwujudkan melalui kebijakan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan sistem pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kurikulum khusus kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar sejalan dengan kebutuhan industri modern.
Baca Juga: BGN Hentikan Layanan Makan Bergizi Gratis Saat Libur, Hemat Anggaran Hingga 3 Triliun
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” tegas Anwar.
Melalui peluncuran dokumen ini, Anwar berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi rujukan dan referensi strategis bagi pemerintah, pelaku dunia usaha, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi data ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah kebijakan yang tepat guna memperkuat daya saing pekerja lokal, sekaligus menciptakan pasar kerja nasional yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan di masa depan. (rir/han)
Editor : Hany Akasah