RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah Republik Indonesia tengah menyiapkan program pengembangan perkebunan rakyat skala besar seluas 870 ribu hektare yang ditargetkan berlangsung hingga tahun 2027.
Langkah strategis yang dijalankan secara kolaboratif bersama BUMN pangan ini merupakan bagian dari percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani sekaligus menciptakan lapangan kerja baru secara masif di berbagai daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini tertuju pada akselerasi hilirisasi komoditas perkebunan strategis. Melalui program komprehensif ini, berbagai komoditas utama seperti kakao, kopi, kelapa, hingga tebu kini masuk dalam radar pengembangan intensif demi memperkuat sektor pangan nasional.
"Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN pangan, kita melakukan akselerasi. Akselerasi hilirisasi dan tanam. Tanam kakao, kopi, kelapa, dan tebu," ujar Amran pasca menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (18/6).
Baca Juga: Indonesia Bersiap Gunakan Bensin Campuran Bioetanol, E5 Segera Wajib dan E20 Mulai Diuji
Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa total luasan lahan yang dialokasikan untuk menyokong program perkebunan rakyat ini sangat signifikan, yakni mencapai 870 ribu hektare.
Distribusi lahan tersebut akan tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia, dengan perhatian khusus pada pemerataan pembangunan di Indonesia Timur, termasuk mencakup seluruh wilayah kabupaten di Tanah Papua.
"Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret di lapangan, pemerintah secara simultan terus menyalurkan berbagai skema bantuan langsung kepada para petani guna mendongkrak produktivitas pangan dan hasil perkebunan.
Intervensi bantuan ini meliputi penyediaan mekanisasi pertanian seperti traktor, pembangunan infrastruktur pertanian, perluasan lahan sawah eksisting, hingga eksekusi program cetak sawah baru yang diinisiasi atas permintaan sejumlah pemerintah daerah, salah satunya wilayah Papua Barat.
Tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam di hulu, komitmen pemerintah juga tercermin pada percepatan pembangunan sektor industri hilirisasi perkebunan di hilir.
Baca Juga: Bukit Asam Tebar Dividen Rp 1,32 Triliun, Catat Jadwal Pembagiannya
Pada komoditas kelapa, misalnya, sebuah pabrik pengolahan modern telah berhasil dibangun di Maluku Utara dan ditargetkan akan bertambah dua unit lagi pada tahun ini. Fasilitas industri serupa kini juga tengah dipacu pengembangannya di kawasan Morowali dan Indragiri Hilir.
"Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, Insyaallah tahun ini mudah-mudahan selesai dua, kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir," jelas Mentan merinci progres infrastruktur hilir.
Di sisi lain, Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang sangat tegas agar program hilirisasi ini dikawal ketat dan dipercepat. Langkah mitigasi juga harus dipersiapkan secara matang guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem, termasuk fenomena El Nino yang diproyeksikan dapat memengaruhi stabilitas produksi pertanian nasional.
Menutup keterangannya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa seluruh program perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare ini nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada petani dalam bentuk hibah. Proyek strategis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja di sektor agraris.
"Insyaallah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita. Itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru," pungkas Amran optimistis. (nov/han)
Editor : Hany Akasah