radarsurabayabisnis.id – Kebijakan pemerintah memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog dinilai belum cukup untuk meredam gejolak harga tahu dan tempe di dalam negeri. Sebab, industri ini masih sangat bergantung pada kedelai impor.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengungkapkan hal itu dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6). Menurut dia, program subsidi melalui Bulog bukanlah langkah baru. Mekanisme serupa sudah pernah diterapkan saat harga kedelai melonjak akibat gejolak pasar global pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, Khudori menilai kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek. "Ini belum menyentuh masalah struktural," ujarnya. Pemerintah memang mengalokasikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton. Tujuannya, menjaga stabilitas harga bahan pangan, terutama bagi produsen tahu dan tempe.
Baca Juga: Kedelai dan Garam Merangkak Naik, Biaya Produksi Sektor Kuliner Jatim Mulai Terkerek
Langkah itu diambil karena hampir seluruh pasokan kedelai nasional berasal dari impor. Kondisi itu membuat harga dalam negeri sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak harga komoditas global.
Sejak terjadi ketegangan geopolitik, harga kedelai di tingkat produsen tahu-tempe melonjak. Dari sekitar Rp9.000 per kilogram menjadi Rp11.300 per kilogram. Artinya, terjadi kenaikan hingga 25 persen.
"Kenaikan itu dipicu harga kedelai impor di pasar dunia yang melonjak, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen, kenaikan 25 persen itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi," kata Khudori.
Ia menambahkan, kebutuhan kedelai untuk industri tahu dan tempe nasional mencapai 2,7 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi di bawah 10 persen. Sisanya, dipasok dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.
Baca Juga: Pemerintah Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg untuk Perajin Tempe, Begini Skemanya
Menurut Khudori, produsen tahu dan tempe membutuhkan kepastian harga bahan baku yang stabil. Tanpa itu, usaha mereka sulit berjalan berkelanjutan. Ketika harga kedelai terus naik, pelaku usaha terdesak. Mereka harus memilih antara menjaga margin keuntungan atau mempertahankan daya beli konsumen.
"Jika situasi tak tertanggungkan, opsi terakhir adalah menutup usaha. Bila itu terjadi pada banyak produsen, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen, pedagang, hingga penjual gorengan pinggir jalan," tuturnya.
Khudori juga mengingatkan, lonjakan harga kedelai kerap memicu aksi mogok produksi. Peristiwa itu pernah terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022. Pemicunya selalu sama: kenaikan tajam harga kedelai impor.
Menurut dia, subsidi yang diberikan pemerintah saat ini merupakan upaya preventif agar pola kebijakan reaktif di masa lalu tidak terulang. Namun, berulangnya persoalan yang sama menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam kebijakan pangan nasional.
"Indonesia masih terlalu bergantung pada mekanisme pasar dan impor," tegasnya.
Ia menyoroti, ketergantungan pada kedelai impor mencapai lebih dari 90 persen dari total kebutuhan nasional. Jika Indonesia serius ingin swasembada, kata dia, diperlukan koreksi fundamental.
"Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan, hingga riset," tandas Khudori.