RADAR SURABAYA BISNIS - Komoditas kopi hutan berbasis agroforestri di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengaku sangat optimistis bahwa sektor perhutanan sosial khususnya kopi hutan mampu mendorong lahirnya desa devisa baru jika dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka usai Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 yang digelar oleh Dinas Kehutanan Jatim baru-baru ini. Berdasarkan data Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta per 8 Juni 2026, saat ini terdapat 438 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang telah mengantongi SK Persetujuan Pengelolaan.
Kelompok-kelompok ini tersebar di 23 kabupaten dan 1 kota di wilayah Jawa Timur.
Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, menegaskan bahwa penguatan sektor perhutanan sosial tidak hanya berdampak positif pada kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Menurutnya, pengukuran nilai transaksi ekonomi menjadi indikator penting untuk melihat kontribusi nyata sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa menjadi pengungkit Indeks Desa Membangun (IDM), terutama pada aspek ekonomi dan ketahanan sosial,” ujar Ning Lia.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya juga sempat menyebutkan bahwa produk kopi hutan dari Jatim telah berhasil menembus pasar ekspor melalui skema communal branding.
Baca Juga: Ramai Tren In This Economy, Begini Cara Jitu Anak Muda Bertahan dari Tekanan Finansial
Beberapa daerah yang menjadi unggulan dalam skema ini di antaranya adalah kopi Kare Madiun, kopi Silo Jember, dan kopi Wonosalam Jombang.
Potensi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, yang mengungkapkan bahwa total akses legal pengelolaan perhutanan sosial di Jatim kini telah mencapai 196.165 hektare. Program ini melibatkan sedikitnya 136.421 kepala keluarga (KK), di mana sekitar 12 persen di antaranya merupakan keterwakilan perempuan.
Selain itu, saat ini tercatat ada 880 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terus mengembangkan berbagai sektor usaha. Bidang usaha tersebut mulai dari hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga jasa lingkungan, dengan total mencapai 62 jenis komoditas yang dikembangkan.
Menariknya, kopi muncul sebagai komoditas unggulan dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekonomi daerah. Berdasarkan data Nilai Ekonomi (NEKON) KUPS Jawa Timur tahun 2025, komoditas kopi menyumbang 68,62 persen dari total transaksi yang mencapai Rp 447 miliar.
Baca Juga: Lirik Pasar Global, RI Jajaki Kerja Sama Benih Gandum dan Hilirisasi Gambir di Forum BRICS
Secara nasional, Jawa Timur bahkan menjadi kontributor terbesar dengan capaian 29,36 persen dari total NEKON nasional yang berada di angka Rp 1,5 triliun.
Geliat ekonomi ini terus menunjukkan tren positif. Hingga 12 Juni 2026, nilai transaksi ekonomi (NTE) sektor perhutanan sosial Jawa Timur yang tercatat dalam aplikasi SIMLUH telah menembus Rp 598 miliar. Angka ini menyumbang sekitar 47,56 persen dari total nasional sebesar Rp 1,2 triliun, sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Melihat capaian yang luar biasa tersebut, Ning Lia menilai potensi kopi hutan sebagai produk unggulan desa sangat besar untuk terus dikembangkan menjadi komoditas ekspor berbasis masyarakat.
“Jika dikelola dengan baik, diperkuat dari sisi hilirisasi, branding, dan akses pasar, kopi hutan bisa menjadi kunci lahirnya desa devisa baru di Jawa Timur,” tegasnya di akhir kesempatan. (han)
Editor : Hany Akasah