radarsurabayabisnis.id - Meski stok beras nasional mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, harga beras di sejumlah daerah di Jawa Timur justru masih menunjukkan tren kenaikan. Kondisi ini memicu perhatian DPRD Jawa Timur yang meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi dan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Pemerintah pusat memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.
Menurut Amran, jumlah tersebut menjadi bukti bahwa pasokan beras nasional sangat mencukupi sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan di tingkat masyarakat.
“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan keadaan di lapangan karena kami sudah meminta Satgas turun langsung. Tidak ada yang langka,” tegasnya.
Baca Juga: Khofifah Gelar Pasar Murah di Surabaya, Beras Rp11 Ribu dan Minyak Goreng Rp13 Ribu Diserbu Warga
Di sisi lain, Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jawa Timur sepanjang Januari hingga Juli 2026 diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 7,30 juta ton GKG.
Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia, mengungguli Jawa Tengah yang diproyeksikan menghasilkan 7 juta ton GKG dan Jawa Barat sebesar 5,98 juta ton GKG.
Namun melimpahnya produksi dan stok beras ternyata belum mampu menahan kenaikan harga di pasar. Berdasarkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur per 14 Juni 2026, harga rata-rata beras premium mencapai Rp14.941 per kilogram.
Baca Juga: Harga Sembako di Jawa Timur Merangkak Naik, Minyak Goreng dan Bawang Alami Lonjakan
Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Jember sebesar Rp15.900 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp13.850 per kilogram.
Sementara itu, harga rata-rata beras medium mencapai Rp12.945 per kilogram. Kabupaten Situbondo mencatat harga tertinggi sebesar Rp14.100 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Lumajang sebesar Rp11.700 per kilogram.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi beras perlu diperkuat. Menurutnya, stok yang melimpah seharusnya mampu menjaga harga tetap stabil dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Informasi dari Dinas Pertanian, stok beras di Jawa Timur masih aman. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah pengawasan harga di pasar agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi,” ujarnya.
Khusnul meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur bersama instansi terkait meningkatkan pemantauan di pasar tradisional maupun pusat distribusi untuk mencegah adanya permainan harga yang merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga beras dapat memperberat beban ekonomi warga, terutama ketika berbagai kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga.
“Jangan sampai masyarakat semakin terbebani. Hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga,” katanya.
Selain fokus pada stabilitas harga, DPRD Jawa Timur juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada petani. Pasalnya, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan berupa cuaca ekstrem dan serangan hama yang berpotensi menyebabkan gagal panen.
Baca Juga: Lindungi Hak Petani, Mentan Amran Pertegas Aturan Distribusi Pupuk dan Beras
Menurut Khusnul, keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani harus dijaga. Pengendalian harga di pasar perlu berjalan beriringan dengan dukungan terhadap sektor pertanian agar produksi tetap terjaga.
“Pemerintah harus menjaga keseimbangan. Harga di pasar harus terkendali, tetapi petani juga harus mendapat dukungan agar produksi tetap berjalan baik. Dengan begitu pasokan tetap terjaga dan harga bisa stabil,” tegasnya.
DPRD menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, serta pelaku distribusi pangan menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga beras. Langkah tersebut dinilai penting agar melimpahnya stok dan tingginya produksi padi di Jawa Timur benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui harga yang lebih stabil dan terjangkau.
Editor : Hany Akasah