RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (11/6/2026) untuk membahas sejumlah agenda strategis di sektor energi nasional.
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya penguatan ketahanan energi Indonesia serta kelanjutan program hilirisasi yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan instruksi langsung dari Presiden untuk mengawal beberapa sektor krusial yang berkaitan dengan ketersediaan energi bagi masyarakat luas.
"Kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan sektor hilirisasi," ujarnya usai pertemuan di Istana Negara.
Di tengah ketidakpastian kondisi global akibat eskalasi geopolitik di berbagai kawasan internasional, Presiden Prabowo menekankan perlunya mencari alternatif energi guna menekan ketergantungan impor.
Baca Juga: Siap-Siap Borong! Ini Daftar Bahan Pangan di Jatim yang Harganya Anjlok Drastis Per 12 Juni
Sebagai strategi mitigasi terhadap fluktuasi harga komoditas dunia, pemerintah tengah mempercepat transisi konsumsi energi masyarakat dari penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
"Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif. Khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," tegas Bahlil.
Selain urusan gas, pertemuan tersebut juga membahas tata kelola sektor pertambangan serta kesiapan infrastruktur pendukungnya. Bahlil menambahkan, penataan tambang dan kesiapan di sektor energi, baik dari sisi PLN maupun ketersediaan BBM, menjadi poin penting berikutnya yang ditekankan oleh kepala negara.
Menteri ESDM memastikan pemerintah tetap akan memberikan subsidi energi kepada masyarakat apabila beralih menggunakan CNG sebagai alternatif pengganti LPG. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar program energi nasional tetap berpihak kepada kelompok yang membutuhkan.
Dalam kesempatan terpisah saat pelantikan di Kementerian ESDM pada Rabu (6/5/2026), Bahlil menegaskan komitmen tersebut kepada awak media.
"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," kata Bahlil.
Pemerintah juga mengupayakan agar harga jual CNG nantinya bisa setara dengan harga LPG 3 kg yang saat ini digunakan oleh masyarakat. Meski menjanjikan harga yang minimal sama, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap uji coba dan kajian mendalam (exercise), sehingga skema harga maupun mekanisme distribusi masih terus dimatangkan.
Rencana pengembangan gas alam CNG dalam bentuk kemasan 3 kg ini bertujuan agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Sebelumnya, CNG sudah banyak dimanfaatkan oleh sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe, namun masih dalam klasifikasi tabung besar berukuran 10 hingga 20 kilogram ke atas.
Tantangan utama dalam memodifikasi CNG ke dalam tabung 3 kg terletak pada karakteristik teknisnya. Tekanan CNG tergolong sangat besar, yakni berkisar antara 200 hingga 250 bar.
"Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya," jelas Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Apabila tahap uji coba telah dinyatakan matang (firm), pemerintah akan segera melakukan konversi secara bertahap. Bahlil optimistis proyek ini akan berjalan mulus karena seluruh bahan baku CNG tersedia di dalam negeri (gas C1 dan C2), sehingga tidak memerlukan impor.
Kemandirian pasokan ini kian diperkuat oleh penemuan raksasa gas alam sekitar 3.000 MMscf di Kalimantan Timur, yang porsi besarnya akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik termasuk memenuhi kebutuhan CNG.
Baca Juga: Keajaiban di Tanah Suci, Divonis Stroke, Jemaah Haji Asal Lamongan Sembuh, Dapat Amalan dari Kiai
Dari sisi keekonomian, Bahlil mengklaim harga CNG berpotensi jauh lebih murah 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG, bahkan tanpa skema subsidi sekalipun, karena efisiensi pada biaya transportasi.
Langkah strategis ini dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton. Artinya, sekitar 80 hingga 84 persen pasokan LPG nasional saat ini masih bergantung pada impor.
Rencana akselerasi pemanfaatan CNG ini mendapat dukungan positif dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menilai pengembangan CNG sebagai solusi konkret dalam mengoptimalkan potensi gas domestik yang melimpah, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Langkah Menteri ESDM ini patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. CNG dapat menjadi solusi konkret untuk menekan impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi," ujar Jamaludin dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa tingginya volume impor LPG selama ini menjadi beban yang cukup besar bagi APBN. Namun, Jamaludin mengingatkan agar pengembangan CNG tidak berhenti pada skala rumah tangga semata, melainkan diperluas ke sektor transportasi, perhotelan, hingga kawasan komersial lainnya guna menciptakan skala ekonomi yang kuat.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, pada Selasa (29/4/2026) menyebut CNG sebagai solusi transisi yang realistis. Ia mendorong pemanfaatan skema virtual pipeline (pipa virtual) untuk mendistribusikan gas ke daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan yang belum terjangkau jaringan pipa transmisi nasional.
Baca Juga: TKDN Mobil Listrik Nasional Sudah di Atas 60 Persen, Industri Kendaraan Listrik Semakin Menjanjikan
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2012, CNG merupakan gas yang bersumber dari gas bumi dengan unsur utama metana (C1) hingga mencapai 95%. Gas ini dimampatkan pada tekanan tinggi agar mudah disimpan dan diangkut. Berbeda dengan LPG yang terdiri dari campuran propana (C3) dan butana (C4) yang disimpan dalam bentuk cair bertekanan rendah, CNG tetap mempertahankan wujud gasnya.
Secara teknis, CNG dan LPG memiliki karakteristik keamanan yang bertolak belakang:
-
CNG: Memiliki bobot yang lebih ringan dari udara. Jika terjadi kebocoran, gas akan cepat membubung dan menyebar ke atmosfer, sehingga meminimalisasi risiko akumulasi di permukaan tanah.
-
LPG: Lebih berat dari udara. Ketika bocor, LPG cenderung mengendap di permukaan bawah atau lantai, yang berpotensi memicu ledakan jika terkena sumber api.
Meskipun CNG dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, implementasinya di sektor domestik masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan infrastruktur pengisian dan kebutuhan ruang penyimpanan tabung yang kuat.
Merujuk pada studi kuantitatif dalam Journal of Safety Science and Resilience (September 2024), risiko penggunaan CNG secara umum masuk dalam kategori rendah dan tidak beracun.
Namun, studi tersebut menggarisbawahi pentingnya standarisasi ketat pada kualitas tabung dan desain stasiun pengisian.
Mengingat sifat CNG yang mudah menyala pada konsentrasi 5% hingga 15% di udara, regulasi keselamatan seperti pemasangan katup penutup otomatis (shut-off valve) dan katup aliran berlebih (excess flow valve) menjadi harga mati yang harus dipenuhi pemerintah sebelum program ini resmi digulirkan secara masal ke dapur-dapur masyarakat. (nov/han)