radarsurabayabisnis.id – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027 di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Melalui strategi baru bertajuk "pro growth-pro welfare", pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh antara 5,8 persen hingga 6,5 persen sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Target pertumbuhan ekonomi 2027 tersebut menjadi bagian dari peta jalan pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah akan mendorong investasi pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Pertumbuhan investasi bahkan ditargetkan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Purbaya, salah satu hambatan terbesar yang masih dihadapi investor adalah persoalan birokrasi dan regulasi. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan deregulasi secara menyeluruh guna mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.
"Kami akan melakukan debottlenecking atau mengurai hambatan investasi. Perizinan disederhanakan, kepastian hukum diperkuat, serta koordinasi lintas sektor dan lembaga akan ditingkatkan," ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi global.
Meski berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah menegaskan kondisi fiskal tetap menjadi perhatian utama. APBN akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien.
Optimisme pemerintah didukung sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, inflasi tetap terkendali di level 3,08 persen.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus dan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Memasuki triwulan II 2026, aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Tingkat optimisme konsumen tetap tinggi, sementara konsumsi masyarakat terus meningkat.
Peningkatan aktivitas ekonomi terlihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, penjualan semen, hingga aktivitas sektor manufaktur yang terus menguat.
Di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan internasional, pemerintah memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas," tegas Purbaya.
Dengan strategi baru tersebut, pemerintah berharap target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat tercapai sekaligus menjadi fondasi menuju lompatan ekonomi yang lebih besar pada akhir dekade ini.
Editor : Hany Akasah