RADAR SURABAYA BISNIS - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudarti Deyang, mengambil langkah strategis terkait efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam perombakan skema terbarunya, anggaran BGN dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Menariknya dari kacamata ekonomi, efisiensi ini justru membuka ruang kolaborasi baru bagi sektor swasta dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Dalam pemaparannya pada Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa BGN kini mengubah haluan: tidak lagi sekadar mengejar target kuantitas 82 juta penerima, melainkan memprioritaskan kualitas gizi.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rekor Terendah Rp18.075 per Dolar AS, Eskalasi Geopolitik dan Defisit Jadi Pemicu
Untuk menjaga agar program tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BGN merancang empat gebrakan utama, di antaranya melakukan refocusing penerima manfaat dan menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Sebagai gantinya, BGN membuka keran pendanaan alternatif. Pelaksanaan program, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), akan didorong menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun perusahaan swasta, serta dukungan hibah.
"Dulu dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang kita coba ada alternatif lain," ujar Nanik.
Baca Juga: Rombak Skema Haji 2027, Arab Saudi Terapkan 3 Kategori Baru Pengganti Paket D
Di sektor riil, kebijakan baru ini memberikan angin segar bagi ekosistem ekonomi mikro di sekolah. Alih-alih membangun dapur umum baru yang menelan biaya tinggi, BGN memilih untuk memberdayakan kantin-kantin sekolah yang sudah ada di wilayah 3T, mengingat jumlah siswa di wilayah tersebut relatif kecil—berkisar antara 47 hingga 200 orang per titik.
Langkah ini dinilai efektif untuk menghidupkan roda perputaran uang di tingkat akar rumput sekaligus menekan beban logistik BGN.
Dapur-dapur yang sudah beroperasi saat ini juga wajib memenuhi pembenahan standar operasional. BGN mengancam akan melakukan penangguhan (suspend) bagi mitra dapur yang tidak mematuhi standar kualitas gizi.
Baca Juga: Bukan Cuma Jaga Lingkungan, Green Tourism Bawa Angin Segar untuk Pertumbuhan Bisnis UMKM
Dengan pergeseran fokus dari kuantitas menuju kolaborasi kualitas ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan menguntungkan ekosistem ekonomi daerah.
Editor : Hany Akasah