RADAR SURABAYA BISNIS — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik).
Sistem digital ini dirancang untuk memastikan seluruh mitra pemasok dan Kepala Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa pengembangan aplikasi ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pengawasan internal dan eksternal.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! Pemkot Surabaya Gelar Steril Kucing Gratis Sambut HJKS 733
Melalui aplikasi ini, BGN kini melibatkan langsung penerima manfaat—yakni guru yang ditunjuk pihak sekolah dan Kepala Posyandu (Kaposyandu)—sebagai penilai (PIC) di lapangan.
"Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian, Ka SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan," tegas Sony Sonjaya dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Langkah digitalisasi pengawasan ini dinilai akan mendongkrak akuntabilitas bisnis para mitra pemasok. Penilaian kualitas dilakukan secara real-time mencakup berbagai indikator krusial, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, kelayakan aroma, tampilan, kesesuaian rasa, hingga variasi menu.
Baca Juga: Pasar Digital Makin Matang, 235 Juta Penduduk Indonesia Kini Terkoneksi Internet
Berdasarkan data Dashboard Reviu Menu MBG per Sabtu (23/5/2026) pukul 21.31 WIB, performa operasional mitra pemasok sejauh ini menunjukkan angka yang sangat positif. Dari 1.707 laporan yang masuk, sebanyak 1.705 laporan (99,88 persen) menyatakan makanan layak dikonsumsi.
Dari sisi logistik dan distribusi, tingkat ketepatan waktu pengiriman mencapai 97,95 persen, di mana 1.672 laporan menyebutkan makanan diterima tepat waktu atau lebih awal.
Indikator kualitas sensorik juga mencatat kepatuhan tinggi: kelayakan aroma mencapai 99,71 persen, kelayakan tampilan 99,41 persen, dan kesesuaian rasa berada di angka 98,89 persen.
Baca Juga: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 646 Triliun, Sektor Ini Jadi Penyelamat!
Keterlibatan langsung pihak sekolah dan Posyandu melalui aplikasi ini diharapkan menjadi sistem deteksi dini (early warning system).
Jika ditemukan potensi masalah dalam operasional distribusi maupun kualitas makanan dari pihak mitra, evaluasi dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berbasis data di lapangan.