RADAR SURABAYA BISNIS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah terbukti tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Mei 2026, program ini telah menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang masif pada rantai pasok pangan dan penyerapan tenaga kerja.
Hingga saat ini, program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja yang tersebar di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kehadiran puluhan ribu dapur ini secara langsung mengamankan pasar bagi para petani, peternak, dan nelayan lokal.
Dari sisi rantai pasok, program ini telah melibatkan 142.387 pemasok bahan pangan. Menariknya, porsi terbesar diisi oleh pelaku ekonomi kerakyatan.
Tercatat sebanyak 59.921 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 13.306 koperasi, dan 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ikut ambil bagian sebagai penyedia bahan baku dan jasa pendukung.
Keterlibatan ratusan ribu pelaku usaha lokal ini menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, menciptakan permintaan bahan pangan dalam skala besar yang berkelanjutan.
Baca Juga: Akhir Pekan, Harga Emas Antam Masih Bertahan di Level yang Sama
Sebagai gambaran potensi bisnisnya, BGN mencatat bahwa satu unit SPPG membutuhkan sekitar 200 kilogram beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi 3.000 porsi.
Selain beras, satu SPPG juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan dan 450 liter susu per hari. Jika dikalikan dengan total 29.225 SPPG yang beroperasi, program MBG menciptakan jaminan offtake (penyerapan hasil panen) bernilai triliunan rupiah setiap bulannya bagi sektor agribisnis nasional.
Meski peluang bisnis terbuka lebar, pemerintah menerapkan tata kelola yang ketat terkait standar keamanan. Bagi UMKM atau pemasok yang ingin terlibat, kepatuhan terhadap higienitas adalah syarat mutlak.
Baca Juga: Swasembada Beras Hingga Ayam Tercapai, Prabowo Targetkan Daging 4 Tahun Lagi
Data terbaru menunjukkan 16.046 SPPG (55%) telah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah juga bertindak tegas dengan menangguhkan sementara (suspend) 1.152 SPPG pada pertengahan Mei 2026 karena dinilai belum memenuhi standar infrastruktur, seperti ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum terdaftar SLHS.
Mereka baru diizinkan beroperasi kembali setelah melakukan perbaikan.
Baca Juga: Harga Sembako Surabaya, Gresik, Sidoarjo Sabtu 23 Mei 2026, Minyakita Naik
Langkah ini memastikan bahwa perputaran ekonomi yang besar tetap berjalan seiring dengan jaminan kualitas gizi dan kesehatan bagi 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis