RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor komoditas strategis yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kelancaran ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa lintas kementerian dan lembaga saat ini tengah menyelesaikan berbagai instrumen regulasi pendukung.
Aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dipastikan rampung sebelum awal bulan Juni.
Baca Juga: Tingkatkan Efisiensi Bisnis, Google Rilis Gemini Spark yang Bisa Beroperasi 24 Jam
"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferro alloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia," ujar Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Bagi kalangan pengusaha, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis sempat memunculkan pertanyaan terkait alur bisnis.
Menanggapi hal ini, Menko Airlangga menegaskan bahwa implementasi mekanisme ekspor melalui DSI tidak akan mengubah struktur pelaku ekspor yang sudah ada.
Baca Juga: Warga Doyan Mie dan Tempe, RI Tetap Andalkan Impor Bahan Baku Hingga Capai Triliunan Rupiah
"Tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara," tegas Airlangga.
Pemerintah juga berjanji akan segera melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kesiapan implementasi kebijakan ini.
Selain itu, struktur kepengurusan PT Danantara akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat untuk memberikan transparansi informasi bagi investor.
Baca Juga: 18 Calon Jemaah Haji Diamankan di Bandara Juanda, Dugaan Jalur Ilegal
Di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung, pemerintah juga merumuskan langkah mitigasi untuk menjaga pergerakan ekonomi nasional.
Airlangga menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif baru guna mendorong perputaran ekonomi di kuartal kedua 2026.
Sebagai respons atas situasi global, kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) juga akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian kondisi pasar internasional.
Editor : Hany Akasah